Akhirnya Terungkap Perusahaan Luar Membiayai Junta Militer Myanmar, Pantas Saja Rakyatnya Digebuki

Ketika Indonesia keluar dari rezim otoriter militer pada tahun 1998, Indonesia sukses melakukan transformasi demokrasi dengan sangat mulus.

Rezim reformasi sukses secara gemilang mengajak seluruh komponen bangsa, bahu membahu membangun institusi demokrasi, tak terkecuali lembaga militer.

Di awal reformasi, pelembagaan demokrasi melalui perubahan instrumen-instrumen hukum, termasuk konstitusi, membuat demokrasi dan kebebasan berkecambah secara leluasa. Militer pun ikut dengan ihtiar tersebut.

Semua itu terjadi lantaran kesadaran para elit bangsa, tokoh reformasi, untuk melakukan perubahan struktural di negeri kita. Bukan sekedar terpaku dengan kemenangan, menjungkirkan rezim otoriter Soeharto.

Di Myanmar, kemenangan partai Aung San Suu Kyi (NDP) hanya sampai pada titik kepuasan batin belaka. Aung Sun Suu Kyi beserta para pengikutny tidak sukses merangkul semua komponen bangsanya untuk menyatu, menutup segala kemungkinan kembalinya rezim otoriter militer.

Aung San Suu Kyi terlena melakukan rekonsiliasi internal partainya belaka, bukan rekonsiliasi internal bangsa dan negaranya. Akibatnya, serpihan-serpihan yang acapkali memercikkan api kekerasan, tak jarang muncul.

Di Myanmar sekarang ini, ada 14 kelompok perlawanan berlatar etnis dan ras, selalu muncul menggoyang pemerintah.

Sudah 12 tahun lamanya ada genjatan sejata (cease fire) antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tersebut, tetapi nyatanya, kekerasan masih saja terjadi. Penyelesaian pangkal soal tidak pernah dijalankan secara tuntas.

Satu di antara masalah mendasar yang terjadi di Myanmar ialah kelompok Rohingya yang berlatar etnis-ras Bengali dan beragama Islam, tidak pernah bisa terakomodasi di Myanmar.

Mereka menjadi kelompok yang dikucilkan oleh kaum mayoritas Budha dan dan etnis asli.

Di sinilah legitimasi moral kepemimpinan Aung Sun Suu Kyi tergerogoti.

Sang pemimpin tak mampu membuat demokrasi Myanmar yang dirintisnya menjadi rumah bagi siapa pun yang menjadi warga negara Myanmar.

Kredibilitas Aung San Suu Kyi disoal oleh dunia internasional karena tak mampu melindungi kaum Rohingya.

Aung San Suu Kyi mengikuti arus kehendak kaum mayoritas yang ingin menepikan Rohingya.

Ia bersikap sangat pragmatis dalam soal ini karena ia tidak lagi jadi negarawan, tetapi politisi yang mementingkan kalkulasi keterpilihan dibanding menjaga demokrasi dan hak asasi manusia, sebuah domain yang membuatnya diberi hadiah Nobel perdamaian.

Aung San Suu Kyi tidak berani berhadapan denga kaum mayoritas untuk melindungi minoritas.

Di sinilah sebenarnya momen terbaik kepemimpinan Aung San Suu Kyi diuji. Nyalinya diukur.

Adaikan Aung San Suu Kyi melakukan ketegasan untuk melindungi kaum minoritas dan menyelesaikan sengketa etnis terhadap ke-14 kelompok perlawanan tersebut, militer pasti tidak bakal memiliki nyali melawan Aung san Suu Kyi. Sayang, she loses the chance.

Dalam keadaan seperti itulah militer hadir, dan menjadikan alasan kekerasan itu sebagai motif pengambilalihan kekuasaan karena dianggap kemampuan kepemimpinan sipil yang dipelopori oleh Aung San Suu Kyi, gagal total. Sebuah cara pandang spekulatif dan manipulatif untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan.

(*/tribun-medan.com/ Intisari/ Kompas.com)