Ada Potongan Gaji ke 13 PNS Tahun 2021, Pencairannya Dipercepat, Ini Rinciannya
Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2021, Gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang.
TRIBUN-MEDAN.com - Pencairan Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) tanah air akan lebih awal.
Jika berkaca dari pencairan tahun sebelumnya, pencairan Gaji 13 PNS 2021 lebih awal dan dijadwalkan mulai dikucurkan pada 1 Juni 2021.
Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2021, Gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang.
Hal itu juga ditegaskan oleh Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Mohammad Averrouce.
"Bulan Juni. Idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni," ujarnya mengutip Kompas.com, Rabu 19 Mei 2021.
Baca juga: Dulu Gaji Besar saat Anggota DPR, Kini Artis Cantik Ini Banting Setir Lakukan Ini demi Hidupi Anak
Baca juga: Manchester United Siapkan Gaji Menggiurkan, Sodori Kontrak Baru untuk Bruno Fernandes
Besaran Potongan Gaji ke-13 PNS tahun 2021
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan belanja dalam tahun anggaran 2021.
Adapun penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 itu berasal dari alokasi tunjangan (tukin) hari raya ( THR ) dan Gaji 13.
Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran yang diatur lebih lanjut oleh otoritas fiskal.
Sementara, sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non rupiah murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kerja THR dan Gaji ke-13.
Baca juga: Setelah Terima THR, PNS,TNI/Polri dan Pensiunan Terima Gaji Ke-13 Bulan Depan, Ini Komponennya
Baca juga: Gaji dan Insentif Nakes Honorer Tersendat, Ombudsman RI Wanti-wanti Pemko Medan dan Manajemen RS

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021.
Lebih lanjut, Menkeu mengimbau K/L untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran penghematan belanja tahun anggaran 2021 kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat tanggal 28 Mei 2021.
“Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan,” sebagaimana bunyi surat tersebut.
Di sisi lain, Menkeu menekankan seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L TA 2021.
Dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.