Daftar Tunggu Haji Sumut Jadi 20 Tahun

"Kita hargai, kita hormati keputusan yang sudah ada. Tentunya putusan ini berdasar pertimbangan-pertimbangan yang sangat sulit. Sebab, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Muslim yang cukup luas untuk berangkat haji. Mereka sudah menunggu sekian lama," ujarnya.

Hasan berharap agar pandemi Covid-19 bisa cepat berlalu, sehingga tidak lagi menjadi penghalang kaum Muslim melaksanakan ibadah haji. "Harapan kita bersama, pandemi Covid-19 lekas berlalu, sehingga, niat baik kita semua, apalagi yang sudah merencanakannya sejak jauh hari bisa mendapatkan rida Allah SWT," katanya.

Pemerintah RI dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji.

Di antaranya, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19, yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan pemerintah. Pertimbangan lainnya, yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, Pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji.

Kegagalan Diplomasi
Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara menilai, diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya Duta Besar RI untuk Arab Saudi sangat lemah.

Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumut Hasyimsyah Nasution menganggap, lemahnya diplomasi itu, karena ada negara lain ada yang mendapat izin untuk memberangkatkan haji pada tahun ini.

"Ini kan artinya kegagalan diplomasi kita. Terutama duta yang di sana itu. Perlu direvisi itu termasuk langkah-langkah yang diambilnya," kata Hasyimsyah, Jumat. Menurutnya,
meskipun tidak bisa memberangkatkan seluruh calon jemaah haji tahun ini, paling tidak sebagai penghargaan diplomasi ada yang diberangkatkan.

"Walaupun sedikit, misal 500 orang, itukan suatu penghargaan diplomasi. Kalau sama sekali tidak boleh kan berarti kegagalan, ya," kata Hasyimsyah. Bahkan, ia membandingkan dengan masa jabatan menteri agama sebelumnya, yang membuat aturan tentang jumlah haji yang ada di sebuah negara.

Meski demikian, Hasyimsyah tetap mendukung pemerintah, yang mengatakan alasan pembatalan berangkat haji tahun ini adalah pandemi Covid-19. Ia berharap, khususnya warga Muhammadiyah, dapat memahami keputusan yang sudah final tersebut.

Karena apapun keputusan itu termasuk kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. "Yang terjadi semuanya, walaupun menjadi keputusan manusia, itu tidak luput dari kebesaran Tuhan," ucapnya.

Sebagai ibadah, ia menyarankan agar umat memperbanyak sedekah harta, meskipun tidak jadi berangkat haji. Menurutnya, meski tak sebanding dengan pergi berhaji, sedekah harta termasuk anjuran agama yang mendapat berkah.(ind/mft/cr14/cr25)