Anggota Dewan Medan hanya Bisa Pasrah Dua Kali Batal Naik Haji

Sepuluh tahun menunggu, dan dua kali gagal berangkat ibadah haji, Mulia Asri Rambe mengatakan, hal tersebut sebagai ajang latihan bersabar

Tayang:
TRIBUN MEDAN/ DEDY
Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe dan istri calon jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat karena kebijakan pemerintah Indonesia, di massa pandemik Covid-19. 

Meski sudah dua tahun berturut-turut tak ada jemaah dari Indonesia yang berangkat menunaikan ibadah haji, Muhadjir menjamin, seluruh dana haji dari para jemaah yang gagal berangkat tetap aman.

Ia memastikan dana itu dikelola secara transparan oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurut Muhadjir, tak akan ada sepeser pun dana milik jemaah haji yang dialokasikan ke sektor lain di luar kepentingan para jemaah.

”Saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman. Aman kenapa? Karena dikelola badan yang independen, yaitu Badan Pengelola Dana Haji atau BPKH. Itu adalah lembaga independen dan diinvestasikan di sektor-sektor yang aman risiko rendah atau low risk,” ucap Muhadjir.

Ia menambahkan, dana haji tidak ada yang diinvestasikan di sektor yang langsung, termasuk infrastruktur. Hingga kini, Muhadjir menyatakan tidak ada bentuk investasi apapun yang memanfaatkan dana milik para jemaah haji yang tersimpan di BPKH. Saat ini, menurut Muhadjir, seluruh dana itu tersimpan rapi di tabungan haji.

"Jadi, memang belum ada langkah untuk membuat direct investment, semua masih berupa surat-surat berharga investasinya, dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syar'i. Mereka yang sudah menyimpan dana haji itu juga mendapatkan dana kemanfaatan," ucap Muhadjir.

Untuk lebih meyakinkan para jemaah, Muhadjir menuturkan, pengelola dana tersebut pun kini turut diawasi secara berlapis, baik dari pemerintah maupun DPR. Sehingga dipastikan tidak ada kebocoran dana haji.

"Saya sudah meninjau langsung ketemu langsung dengan BPKH baik dewasnya maupun badan pengelolanya. Jadi, badan pengelola diawasi badan pengawas, badan pengawas diawasi kementerian terkait. Teknis Kemenag dan Kemenko PMK dan diawasi BPK dan juga DPR RI. Jadi, memang pengawasannya berlapis-lapis karena itu Insyaallah mereka yang mengelola dana haji ini yang ada di dalam BPKH amanah saya jamin," kata Muhadjir.

Ia meminta kepada para jemaah untuk tak lagi mengkhawatirkan dana tersebut. "Jadi, kalau nanti jemaah belum berangkat tahun ini, tetep akan menerima dana kemanfaatan karena dananya masih ada di BPKH itu," kata Muhadjir.

Waktu Mepet
Pada kesempatan itu Muhadjir juga kembali menjelaskan mengapa pemerintah akhirnya memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2021. Masih tingginya tingkat penularan virus Covid-19 di dunia jadi alasan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci.

Ia menambahkan, mepetnya waktu persiapan juga jadi alasan pembatalan itu. Karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengambil keputusan kembali menunda keberangkatan jemaah haji.

"Ini sebetulnya kan masalahnya terutama karena kita masih berada dalam suasana pandemi. Kemudian deadline dari Pemerintah Arab Saudi juga belum ada kepastian, sehingga kita hitung-hitung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat," ujar Muhadjir.

Baca juga: Khambali 13 Tahun Menabung untuk Naik Haji

Meski banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, Muhadjir menganggap hal ini menjadi langkah paling tepat saat ini. Terlebih keputusan tersebut, kata dia, menyangkut nyawa dan nasib 220 ribu jemaah Indonesia.

"Ingat, ini menyangkut 220 ribu jemaah. Jadi, tidak main-main. Karena itu, mohon dimaklumi kalau pemerintah saat ini tidak mekan jemaah haji, karena secara teknis juga tidak mungkin itu dilakukan," kata Muhadjir.

Agar hal ini tak terulang kembali pada penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, Muhadjir memastikan, pemerintah akan melakukan evaluasi jauh-jauh hari, termasuk soal potensi ancaman yang mungkin berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan jemaah Indonesia.

"Akan kita evaluasi nanti faktor-faktor yang menjadi kendala dan kalau bisa kita cari jalan keluarnya, ya. Itu nanti akan kita tinjau, evaluasi semua, baik yang berkaitan dengan teknis mulai dari waktu dan bagaimana penyelenggaraan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan untuk mengambil keputusan tahun depan," kata Muhadjir.(tribun network/fah/dyk/dod)

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved