Seruan Tutup TPL Makin Berkobar, Kini Togu Simorangkir Cs Aksi Jalan Kaki ke Jakarta
Empat orang melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta. Mereka ingin bertemu Presiden Jokowi dan menyampaikan tuntutan agar TPL segera ditutup.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Gerilyawan sempat menyetop truk hijau pengangkut kayu yang diduga milik PT TPL saat hendak melintas. Mereka menaiki dan mengibarkan bendera berwarna khas Batak.
Selain itu, mereka juga memasang poster bertuliskan 'Usir TPL' dan menggelar aksi teatrikal di depannya. Gerilyawan menyebutkan daftar riwayat dampak buruk setelah hadirnya PT TPL pertama kali pada 22 Desember 1983 dengan nama awal PT Inti Indorayon Utama (PT IIU).
Setelahnya perlawanan demi perlawanan dilakukan masyarakat adat. Pada Juli-Agustus 1987, operasional PT IIU di Kabupaten Toba mengakibatkan longsor yang menutupi areal sawah warga dan menewaskan 15 orang masyarakat. Longsor lanjutan kembali terjadi dua bulan kemudian dan menewaskan 15 orang kembali.
Ketua MPR Dukung Tutup TPL
Keresahan masyarakat atas keberadaan TPL sampai ke Senayan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pabrik TPL pantas ditutup seperti dilakukan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999. Dampak negatif atau mudarat kehadiran TPL lebih banyak daripada manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya pemerintah mengkaji ulang, dan bila perlu, kembali mengambil sikap seperti dilakukan Presiden BJ Habibie (tahun 1999) yaitu mencabut izin konsesi PT TPL. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo usai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL di Jakarta, Senin (31/5/2021) pagi.
Menurut Bambang, ia kedatangan kelompok masyaratak Danau Toba yang melaporkan tentang, apa yang sudah pernah sampaikan ke publik mengenai dampak kehadiran perusahaan pengolah kayu untuk menjadi bubur kertas dan kertas.
“Kehadiran TPL sangat menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat sekitar. Dampaknya bisa merusak lingkungan, bia juga merusak tatanan adat Batak,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, politisi Partai Golkar.
Baca juga: Ketua MPR Tegaskan Tutup TPL, Alihkan ke Industri Pariwisata Danau Toba dan Pertanian
Saat pernyataan Bambang mengenai pemerintah layak mencabut izin konsensi PT TPL di Sumatera Utara, pekan lalu, ia mengaku ada sebagian masyarakat yang bertanya melalui media sosial mengenai nasib pekerja PT TPL, andaikata perusahaan itu tutup.
Bambang meneruskan, solusi pengganti TPL adalah mengembangkan pariwisata dan pertanian modern di Kawasan Danau Toba. “Sebaiknya kawasan TPL (Danau Toba) itu dibangun menjadi kawasan pariwisata plus pertanian yang lebih menjanjikan dan menenteramkan masyarakat sekitar,” ujar Bambang.
“Manfaat TPL buat masyarakat dan negara, sedikit sekali. Visi pemerintah kan untuk meningkatkan pariwisata desitinasi, Danau Toba masuk destinasi utama (destinasi superprioritas). Semoga desakan publik terus menguat,” imbuhnya.
Bambang mengaku telah menjadi komunikasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Saya sudah tanyak Pak Menko, “bang, apakah TPL ini punya abang? Apakah ada bagian abang di sana?”Beliau mengatakan, tidak,” kata Bambang saat dialog.
Ephorus HKBP Tentang Penebangan Hutan
Ephorus HKBP Pendeta Robinson Butarbutar juga mendesak Pemerintah Pusat peka atas kerusakan yang terus menerus terjadi di kawasan Danau Toba. Pernyataan Ephorus HKBP ini terkait longsor dan banjir bandang yang menerjang Kota Wisata Parapat.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribun Medan, Jumat (14/5/2021) Ephorus menentang keras pengelolaan hutan yang terus diubah menjadi tanaman eucalyptus.
Pendeta Robinson menilai, banjir bandang yang terjadi pada 13 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Parapat, Simalungun, merupakan dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba.
Banjir bandang serupa sudah terjadi beberapa kali, seperti pada Desember 2018, Februari 2019 dan Juli 2020. Banjir bandang mengakibatkan kerugian material di pihak masyarakat, termasuk terganggunya arus lalu lintas di daerah tersebut.