Breaking News:

Kena Tagihan PBB Rp 23 Miliar, AP II Bandara Kualanamu 'Megap-megap' Minta Pengurangan

Angkasa Pura II Bandara Kualanamu 'ampun' kena tagihan Rp 23 miliar. Minta keringanan akibat pandemi Covid-19

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
TRI BUN MEDAN/Indra Gunawan
Calon penumpang pesawat Lion Air melakukan check on di Bandara Kualanamu Jumat, (24/4/2020 

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG-Pihak Angkasa Pura II Bandara Kualanamu 'megap-megap' minta keringanan ke Pemkab Deliserdang, lantaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya mencapai Rp 23 miliar. 

Mereka minta pengurangan karena tak kuat terdampak pandemi Covid-19

"Iya, mereka (AP II Bandara Kualanamu) ada mengajukan permohonan pengurangan. Baru mereka saja sih yang mengajukan ke kami. Selebihnya tanya sama Kabid PBB saja ya," kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Edi Jamian ketika ditemui di kantor Bupati Rabu, (8/9/2021).

Baca juga: Angkasa Pura II Bandara Kualanamu Merugi, Minta Keringanan Pajak ke Pemkab Deliserdang

Kabid PBB Bapenda Deliserdang, Fitra menyebut tagihan PBB AP II Bandara Kualanamu ini sudah ditetapkan dengan besaran Rp 23 miliar. 

Karena ada permohonan ppengurangan, nanti Pemkab Deliserdang akan mengkajinya apakah bisa diterima atau tidak.

Sebelum diputuskan, Bapenda, Bagian Hukum, dan Inspektorat akan melakukan rapat dan pengkajian lebih lanjut.

"Enggak bisa kami sendiri yang memutuskan, makanya nanti dirapatkan dulu. Alasan AP II minta pengurangan karena kerugian selama dua tahun ini. Ya, biasa, karena masa pandemi banyak dampak yang mereka rasakan," ucap Fitra. 

Baca juga: Jumlah Penumpang Diperkirakan Naik, AP II Bandara Kualanamu Optimalkan Pengawasan Prokes

Disebutkan Fitra, ada beberapa alasan yang dibuat oleh pihak AP II mengapa mereka meminta pengurangan tagihan. 

Pengakuan mengalami kerugian juga telah dibuktikan dengan hasil audit akuntan publik.

Besarannya disebutkan mencapai Rp 200 miliar lebih. 

"Banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan gaji karyawan juga dipotong sampai dengan gaji GM nya (Ganeral Manager). Dari sisi parkir juga turun. Kalau tahun lalu mereka sudah bayar sekitar Rp 19 miliar," kata  Fitra. 

Baca juga: SEBENTAR Lagi Ada 100 Juta Vaksin Covid-19 Masuk di Indonesia, Begini Dukungan Pemkab Deliserdang

Berdasarkan catatan Tribun Medan, permohonan pengurangan pembayaran PBB bukan baru kali ini saja dilakukan oleh pihak AP II kepada Pemkab. 

Pada tahun lalu permohonan yang sama juga sudah pernah diajukan namun permohonan pengurangan ditolak oleh Pemkab. 

Meski pada saat itu bisnis penerbangan di Bandara Kualanamu tidak stabil akibat situasi Covid namun upaya dari AP II untuk pengurangan pembayaran tidak disetujui.

Permohonan agar ada pengurangan 25 persen dari kewajiban ditolak mentah-mentah. (dra/tribun-medan.com). 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved