Breaking News:

Divonis Terima Suap, Mantan Bupati Labura Haji Buyung Kembali Didakwa Korupsi Dana PBB

Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung, mantan Bupati Labura kembali diadili dalam kasus tindak pidana korupsi

TRIBUN MEDAN / Gita Tarigan
Terdakwa mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Kharruddin Syah alias Haji Buyung jalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/4/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Mantan Bupati Labura, Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung baru saja divonis 1 tahun delapan bulan penjara, karena menerima suap korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Sektor Perkebunan pada Tahun Anggaran (TA) 2013, 2014 dan 2015  untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labura sebesar Rp 2,18 miliar lebih.

Setelah divonis, Haji Buyung kembali dihadapkan ke persidangan, dan didakwa melakukan korupsi dalam kasus yang sama.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Sipahutar, dalam tiga tahun anggaran (TA) berturut-turut, Pemkab Labura ada menerima dana pemungutan PBB dari Sektor Perkebunan total Rp 2.510.937.068.

Uang itu kemudian diduga disalahgunakan Haji Buyung bersama beberapa stafnya.

Baca juga: Bupati Labura Ingatkan Warga Jangan Anarkis Pascakematian Ketua MUI, Minta Lakukan Doa Bersama

"TA 2013 Rp 1.065.344.300, Januari-Oktober 2014 Rp 529.678.578 dan November-Desember 2014 Rp 219.188.623. Serta Januari-November 2015 sebesar Rp 487.707.897. Sedangkan November hingga Desember Rp 209.017.897," kata jaksa, Senin (11/10/2021).

Namun, Haji Buyung yang saat itu menjabat sebagai Bupati Labura bekerja sama dengan sejumlah bawahannya.

Mereka adalah Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labura TA 2014 dan 2015, Armada Pangaloan selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada dinas tersebut (sudah divonis bersalah) menyusun pembagian biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan TA 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala DPPKAD Kabupaten Labura dengan Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013.

Selanjutnya terdakwa pun mengeluarkan SK Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013 tertanggal 9 Desember 2013 tentang Besaran Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan dijadikan dasar hukum untuk pembagian dana pemungutan PBB sektor Perkebunan sebagai uang insentif.  

Baca juga: Dua Politisi PPP yang Terima Suap dari Mantan Bupati Labura Dituntut 8 Tahun

"Dengan komposisi Bupati mendapatkan 30 persen dari total biaya pemungutan, Wakil Bupati 15 persen, Sekretaris Daerah Sekda sebesar 5 persen dan DPPKAD 50 persen," ucap jaksa.

Tidak sampai di situ, pada TA 2014, terdakwa bahkan menerbitkan SK Nomor: 821.24/998/BKD/2014, tertanggal 12 Juni 2014, dimana dalam penggunaan biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat tersebut, dibagi-bagikan atau disalurkan kepada pihak-pihak tidak berhak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved