TERNYATA Begini Sikap Luhut setelah Presiden Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024

Sebagaimana diketahui, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah menjadi 3 periode.

Usulan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu.

Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode dalam waktu dekat.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengatakan, deklarasi dukungan Jokowi 3 periode sedianya digelar pada acara Silaturahmi Nasional 2022, Selasa lalu. Namun, rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Surta mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tutur dia.

Suara kiai dan ulama Usulan serupa kembali mengemuka ketika Luhut berkunjung ke Lebak, Banten, Kamis (31/3/2022), untuk silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat.

Acara tersebut digelar di kediaman mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.

Dalam acara itu, Mulyadi mengeklaim bahwa kiai dan ulama di daerahnya mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia.

"Jadi pesan ulama, para kiai di sini sampaikan ke Jokowi, alangkah baiknya, kita enggak bicara politik, bicara ekonomi, minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang tiga tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi," ucap Mulyadi.

Dukungan Jokowi 3 periode, klaim Mulyadi, juga datang dari sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Apdesi.

"Di Lebak ada 358 kepala desa, yang kemarin menyuarakan minta perpanjang (masa jabatan) Jokowi tiga kali," ungkapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Luhut mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mulyadi merupakan aspirasi dari masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut sah-sah saja. "Itu kan aspirasi, kan enggak salah, asal disalurkan yang benar saja, jangan ribut-ribut soal itu," kata dia.

(*/tribun-medan.com/kompas.com)