Dijawab Wiranto, Ancaman Demo Mahasiswa 11 April Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

TRIBUN-MEDAN.com - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden memanas.

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga mengancam akan menggelar demo besar-besaran.

Seperti apa respons pemerintah?

Baca juga: Reshuffle Dikaitkan Jokowi Marah pada Menteri soal Minyak Goreng, Stafsus Mensesneg Heran

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai, ada empat alasan yang membuat wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak mungkin terjadi.

Baca juga: AKHIRNYA Istana Angkat Bicara, Pro-kontra Pembagian BLT Minyak Goreng

"Mungkinkah jabatan tiga periode, penundaan pemilu, ataupun perpanjangan masa jabatan? Dalam konteks UUD 1945, karena ketiga-tiganya akan menyangkut pasal-pasal dalam UUD 1945. Sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? sebelum lagi kita ramai membicangkan itu," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres usai berdialog dengan BEM Nusantara pada Jumat (8/4/2022).

Saat dialog tersebut, ia mengaku, sempat terjadi perdebatan dengan perwakilan mahasiswa.

Baca juga: Dijawab Wiranto, Ancaman Demo Mahasiswa 11 April Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden sulit terjadi.

"Jabawannya ya tidak mungkin. Mengapa ? Yang pertama, karena menyangkut UUD 1945, mengandemen UUD itu pesyaratannya berat sekali. Kalau di dalam persyarakan yang saya baca itu kehendak masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: TIMNAS Futsal Indonesia Lolos ke Final Usai Hajar Myanmar, Sekaligus Mentas ke Piala Asia Futsal

Adapun kehendak masyarakat Indonesia itu sendiri harus direpresentasikan dalam pendapat mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang setuju bahwa diperlukan perubahan di UUD 1945 mengenai jabatan presiden.

Sementara itu, MPR sendiri terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Di DPR, dari sembilan fraksi yang ada, hanya tiga fraksi yang setuju untuk mengubah hal itu, yakni PAN, PKB dan Golkar.

"Enam parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?," tegas Wiranto.

Kedua, hingga kini tidak ada kegiatan apapun di DPR, lembaga pemerintah, serta lembaga pemilu, yang mengisyaratkan persiapan penundaan Pemilu 2024.

Alasan ketiga, pemerintah kini tengah disibukkan dengan upaya penyehatan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak menguntungkan.

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Senin (11/4/2022).

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengkonfirmasi, setidaknya akan ada ribuan massa mahasiswa yang akan hadir turun ke jalan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Luthfi mengkonfirmasi, keseluruhan massa mahasiswa itu tergabung dari berbagai Universitas di Indonesia.

"Untuk estimasi masa mencapai 1.000 massa dari berbagai kampus di Indonesia," kata Luthfi via pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (8/4/2022).

Terkait aksi itu, Luthfi memastikan kalau massa yang akan hadir murni hanya dari gabungan mahasiswa.

Tidak ada massa aksi dari elemen masyarakat lain yang akan mencampuri aksinya tersebut.

"Murni hanya dari mahasiswa saja, tidak ada (elemen lain)," beber dia.

Ihwal lokasi penyampaian aksi, untuk saat ini dirinya baru bisa memastikan akan dilakukan di sekitaran kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Monas, Jakarta Pusat.

Namun kata dia, akan ada pembahasan konsolidasi oleh BEM SI kepada pihak berwenang untuk dapat menyampaikan aksi di depan istana negara.

"Untuk itu masih coba kita konsolidasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang lain mas, tapi untuk sejauh ini kita masih ke istana tujuannya," ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Luthfi Yufrizal, membeberkan sederet poin tuntutan yang akan disampaikan sekelompok mahasiswa dalam aksi lanjutan yang rencananya digelar pada Senin (11/4/2022) mendatang.

Paling utama kata Luthfi, dalam aksi tersebut, BEM SI akan menagih janji kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyatakan sikap atas tuntutan yang dilayangkan pada aksi sebelumnya, Senin (28/3/2022).

Hal itu dikarenakan, BEM SI telah mengultimatum Presiden Jokowi untuk menyatakan sikap dalam kurun waktu 14 hari, namun hingga kini kata Luthfi, belum ada respons apapun dari pihak istana.

"Belum ada respon dari pihak istana, makannya kami akan menggelar aksi ini untuk menagih janji (Presiden Jokowi) pada aksi sebelumnya," kata Luthfi via pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (8/4/2022).

Tak cukup di situ, mahasiswa dari Institut Teknologi PLN tersebut juga menyatakan dalam aksi mendatang, BEM SI akan melayangkan tuntutan agar pemerintah kembali menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertamax.

Bahkan kata Luthfi, BEM SI juga menuntut Pemerintah umtuk membuat kebijakan harga bahan pokok di pasaran bisa lebih terjangkau.

"Betul, dalam tuntutan kita sudah tertera poin ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di pasaran. Bukan hanya BBM, bahan pokok lainnya juga," ungkap Luthfi.

Setidaknya akan ada beberapa poin lagi yang akan dijadikan agenda tuntutan oleh BEM SI.

Hanya saja, Luthfi masih belum bersedia untuk membeberkan secara detail perihal tuntutan tersebut.

KSP Temui BEM SI

Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) menemui massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin (28/3/2022).

Kedatangan ini lantas menerima sambutan langsung dari ratusan massa aksi yang hadir dan turun langsung ke kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Monas, Jakarta Pusat.

Atas kedatangan dari KSP itu, perwakilan pimpinan BEM langsung diminta untuk menemui dan menyampaikan tuntutannya.

Kepada perwakilan KSP, massa aksi menyampaikan setidaknya ada 18 tuntutan dalam aksi hari ini, termasuk salah satunya meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok seperti minyak goreng dan menolak penundaan wacana pemilu 2024.

Atas tuntutan itu, Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tutoroong mengatakan pihaknya telah menerima dan akan menyampaikan nantinya kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Staf presiden sudah menemui rekan-rekan mahasiswa sudah menyampaikan tuntutannya, terkait soal kelangkaan minyak, IKN, dan soal konstitusi," kata Wandy saat ditemui awak media di depan Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022).

"Saya kira kami sudah mendengarkan semuanya dan kita tentu pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu, saya kira sudah cukup mendengarkan itu nanti kita sampaikan kepada pimpinan," sambungnya.

Wandy memastikan, dirinya diminta langsung oleh Moeldoko untuk dapat menemui langsung para mahasiswa yang menggelar aksi hari ini.

Setelah nantinya tuntutan tersebut disampaikan ke Moeldoko, maka kata dia selanjutnya akan diteruskan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Baca juga: Jokowi Disambut Demo saat Bagikan Bansos BLT kepada Pedagang di Jambi, Istana Angkat Bicara

Atas tuntutan itu, massa aksi meminta kepada KSP untuk emberikan batas waktu selama 14 hari dalam hal memberikan respons.

"Mahasiwa yang meminta (waktu 14 hari), Ya nanti kita bicarakan, dan ini kan soal kebijakan tentu kita sampaikan dulu kepada pimpinan," tukas dia.

• Reshuffle Dikaitkan Jokowi Marah pada Menteri soal Minyak Goreng, Stafsus Mensesneg Heran

(Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra/kompas.com/)