PKS Sumut Minta Gubernur Edy Bentuk Tim Penanganan PMK, Penyeberan Wabah Rugikan Peternak

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hendro Susanto meminta Gubernur Edy Rahmayadi berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota untuk mengantisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.

Hendro meminta Edy mengintruksikan para kepala daerah itu membangun check point untuk pencegahan keluar masuknya hewan di Sumut.

Karena, Pemprov Sumut dan Pemkab harus cepat dan tepat menangani masalah ini.

"Kami mengusulkan kepada Gubernur Sumut untuk melakukan konsolidasi membentuk check point dan membentuk Satgas Penanganan PMK secara masif dan terstruktur dan sistemik jangan sampai PMK ini menyebar," kata Hendro, Senin (30/5/2022).

Ia menyebutkan, langkah itu dilakukan agar para peternak tidak mengalami rugi akibat wabah PMK ini.

Karena, populasi hewan ternak di Sumut sebanyak 1 juta ekor dan 60 persen jenis kelamin betina.

"Sumut, 6 besar lumbung (hewan ternak) di Indonesia itu data dan bisa dicek datanya," ujarnya.

Baca juga: Wenny Ariani Buka-bukaan Kenapa Baru Ungkit Masalah yang Menyeret Rezky Aditya Suami Citra Kirana

Baca juga: PENELITI IPB Khawatir Masa Depan Danau Toba, Tercemarnya Air hingga Kerusakan Hutan

Anggota Komisi E ini menegaskan, bahwa PKS khawatir Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan Provinsi belum sigap dan belum menganggap kejadian luar biasa.

"Kita minta untuk bergerak cepat, dan memiliki daya untuk memutus penyebaran PMK ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi menyebutkan ada 2.600 ekor ternak (kambing, sapi, kerbau dan domba) yang terindikasi PMK. Namun dari jumlah itu, belum ditemukan laporan adanya kematian.

"Untuk itu kita berusaha untuk melakukan pengendalian, seperti dengan cara mengisolasi hewan ternak yang terkena dan langsung diobati," jelasnya.

Atas penjelasan tersebut, Edy berharap masyarakat, khususnya pihak terkait tidak membesar-besarkan masalah ini dan membuat kekhawatiran berlebihan di tengah rakyat.

Apalagi perayaaan Iduladha (Idul Kurban) kurang dari dua bulan lagi dan permintaan hewan ternak untuk kurban tinggi.

“Kita berharap jangan ada yang membuat rakyat stres. Bahwa masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik,” sebut Gubernur, yang juga meyakinkan bahwa pemerintah melalui dinas terkait terus bekerja mengendalikan penyebaran PMK di Sumut.

Adapun dua langkah yang saat ini tengah dilakukan, yakni membatasi keluar masuk hewan ternak antarprovinsi, dari dan ke Sumut. Upaya ini juga dilaksanakan bersama TNI/Polri atau unsur Forkopimda, termasuk pemerintah kabupaten/kota.