Beli LPG 3 Kg Pakai Aplikasi, Pertamina: Untuk Menekan Beban Subsidi yang Melebar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Selain kebijakan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina yang akan segera diterapkan per 1 Juli 2022, pembelian LPG 3 kilogram juga mengadopsi skema yang sama.

Dikatakan Direktur Pemasaran Regional Pt Pertamina Patra Niaga (PPN), Mars Ega Legowo Putra, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram bisa tepat sasaran.

Ada pun di Kota Medan, sejumlah pedagang mengaku merasa disulitkan terhadap aturan pembelian LPG, yang mengharuskan memakai aplikasi MyPertamina.

"Menurut saya ini menyulitkan pengecer seperti kami ini, terlebih misalnya nanti dalam pembelian ada pembatasan jumlahnya di agen, duh ribet sekali," ungkap Mirna, pemilik grosir Harahap, di Jalan Setia Budi, Kota Medan kepada Tribun Medan, Kamis (30/6/2022).

Ia juga menyebutkan, menurutnya tak hanya ia saja yang merasa dipersulitkan, terlebih juga pengecer kecil yang berada di sekitarnya, tentunya akan merasa ribet akan pembelian menggunakan aplikasi.

Baca juga: Jangan Panik, Besok Pertamina Masih Layani Pembelian Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR

Dikatakannya, ia juga merasa kasihan kepada pedagang kecil yang mendapatkan keuntungan sedikit namun harus memiliki dan membawa smartphone setiap kali membeli.

Dalam kesempatan sama, pengecer di Jalan Pembangunan USU, Rimto juga menyampaikan keresahannya akan informasi tersebut.

Menurutnya, kebijakan tersebut menyulitkan pedagang kecil seperti dirinya, dan ia juga mengaku masih kebingungan akan penggunaan untuk pembelian LPG 3 kg.

Ia berharap, apabila nanti memang kebijakan tersebut sudah diterapkan di Kota Medan. Harapnya, adanya sosialisasi dan uji coba bagi kalangan pengecer dan masyarakat menengah ke bawah.

"Ya semoga adalah kebijaksanaan untuk mempermudah masyarakat yang membeli juga nantinya, misalnya orangtua yang berjualan, semoga mereka juga mudah mengerti akan digitalisasi ini," ujarnya.

Terkait hal ini, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan kebijakan itu diambil untuk menekan beban subsidi yang melebar pada tahun ini.

Mars berharap skema pembelian LPG 3 kilogram dapat membuat penyaluran subsidi tepat sasaran bagi kelompok menengah ke bawah.

Malahan, menurut dia, perseroan telah lebih dulu melakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram lewat aplikasi verifikasi MyPertamina. Ia mengklaim uji coba itu berjalan dengan baik hingga pertengahan tahun ini.

“Sebetulnya LPG sudah kami lakukan uji coba di 114 ribu penduduk menggunakan aplikasi MyPertamina. Alhamdullilah sekarang sudah masuk di tahap ke-6,” tuturnya.

Dia menyebut, uji coba pembelian LPG 3 kg lewat aplikasi itu dilihat berdasarkan pada profil masyarakat yang dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana menaikkan harga jual eceran LPG 3 kilogram seiring dengan melebarnya harga keekonomian.

Lebih Ribet Dibanding Beli BBM
Pengamat Ekonomi, Benjamin menilai, ada beberapa pertimbangan yang lebih banyak sebelum akhirnya pemerintah benar-benar bisa menerapkan kebijakan penggunaan aplikasi untuk pembelian LPG 3 kg.

Menurutnya, jika membandingkan penyaluran BBM bersubsidi, dengan menentukan kriteria kendaraan jenis tertentu, dan tentunya didukung dengan produk hukum yang dikeluarkan.

Maka, menyalurkan LPG 3 kg untuk masyarakat yang disubsidi jauh lebih ribet, dibandingkan dengan menyalurkan BBM bersubsidi untuk masyarakat.

"Karena penyaluran BBM bersubsidi ini bisa dilakukan melalui satu pintu SPBU. Sementara LPG 3 kg ini tidak hanya dijual oleh agen yang ditunjuk pemerintah," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan, Kamis (30/6/2022).

Dikatakannya, masyarakat sudah terbiasa mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi dengan membeli di lingkungan sekitar, misal ke tetangga yang menjual LPG, atau membeli lewat kedai sampah dan distirbusi penyalurannya tidak melulu melalui satu titik.

Selanjutnya, menurut Benjamin, penentuan masyarakat miskin seperti apa yang berhak mendapatkan LPG 3 kg subsidi, ini juga bukan ranahnya Pertamina.

"Kalau Pertamina menggandeng data dari Kementerian Sosial maka data tersebut bisa saja didapatkan. Tinggal masalah validasi data itu sendiri. Nah, saya meragukan data dari Kementerian Sosial itu bisa digunakan 100 persen untuk penerapan penyaluran LPG 3 kg, " jelasnya.

Mengingat kalau masyarakat yang selama ini mendapatkan bantuan sosial pada dasarnya memang layak mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi.

Yang menjadi persoalan nantinya adalah potensi kriteria masyarakat yang dinilai miskin tersebut yang bisa saja diperluas. Karena masyarakat pada umumnya saat ini masih menggunakan LPG bersubsidi.

Belum lagi masalah ketersediaan data Kementerian Sosial yang juga tetap memiliki potensi deviasi atau ada margin eror. Muncul masalah lain yakni ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses aplikasi menggunakan smartphone.

Atau ada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman yang menggunakan kayu bakar ketimbang LPG.

"Jadi akan ada pemutakhiran data yang harus dilakukan. Sehingga saya yakin sekali kalau kebijakan ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa diimplementasikan. Tetapi kalau sudah diarahkan untuk mendaftar silahkan saja. Kita juga berharap banyak bahwa penyaluran LPG ini memang benar tepat sasaran nantinya," harapnya.