Ternyata Ini Alasan Presiden Jokowi Belum Jadi Naikkan BBM Subsidi Pertalie dan Solar

BLT yang akan disalurkan lewat Pos Indonesia ini akan dibayarkan dalam dua termin dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp 300.000.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang saat ini memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Adapun besaran BSU yang diberikan untuk per orang sebesar Rp 600.000 dan dibayarkan satu kali.

Ketiga, bantuan sosial dari pemerintah daerah yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.

"Di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan bahkan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," ujar Sri Mulyani.

Sehingga, total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh presiden adalah Rp 24,17 triliun. Menurutnya, kebijakan ini akan dieksekusi pekan ini.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan adanya penambahan dana bansos merupakan sinyal kenaikan BBM subsidi semakin dekat.

Tanda tersebut juga diperkuat dengan adanya pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

"Dengan penambahan bansos Rp 24,1 triliun termasuk bansos untuk pekerja, berarti sinyal pemerintah naikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat semakin kuat," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Bhima menyebut jika pemerintah khawatir apabila BBM subsidi naik akan membuat daya beli masyarakat merosot dan inflasi naik.

Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan kenaikan BBM subsidi pemerintah menambah dana untuk dipergunakan sebagai bansos.

"Ini sinyal yang tidak bisa ditutupi," kata Bhima.

(*/ Tribun-Medan.com)

Artikel ini sudah tayang di Grid