Berita Sumut

Domisili Tak Diketahui, Saksi Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat Kembali Tak Hadir, JPU Bacakan BAP

Saksi dalam perkara TPPO pada kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Peranginangin kembali tak hadir dalam persidangan.

Tribun Medan/ Muhammad Anil Rasyid
Suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, dalam persidangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin, Selasa (20/9/2022).  

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Peranginangin kembali tak hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (20/9/2022).

Adapun terdakwa dalam persidangan tersebut yakni terdakwa Dewa Peranginangin, Hendra Surbakti dengan nomor perkara 467/Pid.B/2022/PN.Stb. Lalu nomor perkara 468/Pid.B/2022/PN.Stb, dengan terdakwa terdakwa Hermato Sitepu dan, Iskandar Sembiring, terakhir nomor perkara 469/Pid.B/2022/PN.Stb, dengan terdakwa kasus TTPO Terang Ukur Sembiring, Jurnalista Surbakti, Rajisman Ginting dan Suparman Peranginangin.

Namun, pada persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih juga belum bisa menghadirkan saksi. 

Baca juga: Sidang TPPO Kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif Ditunda, Saksi Berhalang Hadir dan Trauma

Informasi yang diperoleh, para saksi yang sudah dilakukan pemanggilan sudah berpindah domisili. 

"Surat dari kepala desa, saksi tidak lagi berada di tempat yang mulia," ujar Baron Sidik Saragih.

Sedangkan itu, JPU memohon kepada majelis hakim yang diketuai Halida Rahardhini untuk membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi Edi Kurniawan Sitepu yang sebelumnya sudah disumpah pada saat pemeriksaan. 

Namun, Penasehat Hukum terdakwa Mangapul Silalahi, keberatan atas permohonan JPU tersebut.

Menurut penasehat hukum, dipemeriksaan beberapa saksi sebelumnya, keterangannya di BAP bertolakbelakang dengan dipersidangan.

Namun demikian, setelah majelis hakim bermusyawarah, JPU diperkenankan untuk tetap membacakan BAP saksi.

"Sebenarnya dalam Pasal 162 KUHAP, permohonan JPU ini patut dikabulkan. Karena JPU sudah membuktikan kalau para saksi fakta tidak diketahui lagi di mana domisilinya," ujar Halida. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved