Breaking News:

Berita Sumut

Jaksa Bacakan BAP Saksi Ahli Sidang TPPO Kerangkeng Manusia di Langkat: Rehabilitasi Hanya Kedok

Dua saksi ahli yakni Ali Imron Lubis dan Ninik Rahayu, saksi ahli di bidang hukum dan sosial, tak bisa hadir dipersidangan karena berada di luar kota.

Tribun Medan/Muhammad Anil Rasyid
Suasana sidang kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin, di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Rabu (21/9/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Sidang kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Rabu (21/9/2022).

Adapun terdakwa dalam sidang TPPO tersebut yakni Jurnalista Surbakti, Rajisman Ginting dan Suparman Peranginangin.

Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan dua saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keduanya bernama Ali Imron Lubis dan Ninik Rahayu, saksi ahli di bidang hukum dan sosial.

Baca juga: Domisili Tak Diketahui, Saksi Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat Kembali Tak Hadir, JPU Bacakan BAP

Namun kedua saksi ahli itu tidak bisa hadir di persidangan, karena sedang berada di luar kota. 

"Keduanya sedang berada di luar kota majelis," ujar JPU Jimmy Carter.

Lantaran ketidakhadiran kedua saksi, Jimmy pun membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan Ketua Majelis Hakim, Halida Rahardhini. 

Dalam keterangan saksi Ali yang dibacakan oleh JPU, ketika masyarakat hendak membuka tempat rehabilitas sosial Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adik (Napza) maka harus memiliki AD/RT, akta notaris pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan HAM, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kemudian, berdasarkan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2012, setiap tempat rehabilitasi sosial Napza yang dibentuk oleh masyarakat juga harus membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun, mengenai penyelenggaraan kegiatan, ruangan, SDM Aset, dan sarana prasarana, lembaga rehabilitasi sosial Napza, kepada Dinas Sosial setempat.

"Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, bahwa kerangkeng yang terletak di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin, tidak pernah dilaporkan oleh Dinas Sosial kabupaten setempat, sebagai tempat rehabilitasi sosial korban penyalagunaan Napza untuk masyarakat," ujar Jimmy. 

Kemudian, diperlihatkan yang disebut-sebut sebagai kerengkeng satu dan dua, Jimmy menambahkan sesuai keterangan saksi ahli di BAP, jika bangunan kerangkeng tidak layak untuk mendapatkan izin dari Dinas Sosial untuk dijadikan sebagai tempat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved