Bawa Tumpeng Raksasa ke BPN Sumut, AKBAR Sumut dan Kelompok Tani Sampaikan Persoalan Agraria

"Tahun 2012 mereka sudah melakukan jahit mulut selama satu bulan, dan penyelesaiannya sampai saat ini mentok," ujarnya.

"Tanggal 19 kemarin kelompok Torang Jaya Mandiri melakukan aksi di DPRD Sumut, tapi dibubarkan secara paksa oleh satpol PP," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya hanya menerima janji saja dari pemerintah dan tidak serius dalam menangani persoalan lahan di Sumut.

"Kita sudah muak dengan janji-janji penyelesaian tidak jelas proses penyelesaiannya. Ini seperti ada indikasi memelihara kasus, membuat kasus-kasus ini tetap begitu saja tanpa ada penyelesaian," bebernya.

Menurutnya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah terlalu tumpang tindih sehingga tidak bisa diselesaikan.

"Inikan hal yang sangat lucu, peraturan presiden sudah dikeluarkan, tapi penyelesaian kepentok dengan hal-hal yang teknis. Justru saat ini kita curiga program-program Tora (Tanah objek reforma agraria) justru dinikmati oleh para mafia," ungkapnya.

Ia juga membeberkan, sampai sekarang masyarakat belum menikmati hasil penyelesaian konflik yang dijanjikan oleh presiden Jokowi.

"Kita menuntut kepada pemerintahan Jokowi jangan iming-iming saja, kita minta presiden untuk serius menyelesaikan kasus ini, kalau memang ada kendala harus terbuka kepada rakyat," ucapnya.

"Hampir selesai masa Jokowi, tapi sampai saat ini bisa dikatakan 20 persen pun belum ada penyelesaian kasus agraria di Sumut. Bahkan indikasinya 0,5 persen yang sudah diselesaikan melalui program Kora," tambahnya.

Ia bersama dengan petani lainnya, meminta agar presiden Jokowi bisa menuntaskan persoalan agraria yang sedang dihadapi oleh para masyarakat di Sumut.

"Kalau program ini adalah program yang serius, harus dituntaskan kalau ada kendala harus terbuka kepada rakyat, bukan justru memberikan kesempatan kepada para mafia," katanya.

"Yang menikmati pemodal-pemodal juga, termasuk PTPN II indikasinya adalah pemilik modal yang menikmati, rakyat di Padang lawas yang sudah sampai jahit mulut sampai saat ini tidak ada penyelesaian secara kongkrit," sambungnya.

Hingga sampai peserta pengunjuk rasa membubarkan diri, tidak terlihat seorang pun pejabat BPN Sumut yang datang menemui peserta aksi.

(cr11/tribun-medan.com)