Sidang Ferdy Sambo

HOTMAN Paris Sindir Hakim yang Vonis Richard Eliezer 1 Tahun 6 Bulan, Ngaku Kaget: Jomplang Banget

Hukuman ringan ke Richard Eliezer menganggetkan publik. Bharada E divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas pembunuhan Yosua Hutabarat.

HO
Hukuman ringan ke Richard Eliezer menganggetkan publik. Bharada E divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas pembunuhan Yosua Hutabarat. 

Kritikan Hotman Paris Soal Vonis Richard Eliezer

Hotman Paris angkat bicara soal hasil sidang vonis Bharada E. Hotman menyentil keputusan hakim dalam kasus pembunuhan Yosua Hutabarat. 

Hotman Paris dalam akun Instagramnya Hotmanparisofficial mengaku kaget dengan vonis hakim yang sangat jauh dari tuntutan JPU. 

Menurut Hotman Paris, putusan vonis itu sangat jomplang. 

"Halo kemarin Ibu Bharada E mengimbau Kejgaung agar tidak banding. Di sini ditantang kejaksaan ya, masak 12 tahun bisa berubah jadi 1 tahun 6 bulan penjara.

Tapi tetap kita mendukung imbauan Eliezer kalau boleh kejaksaan jangan banding, Tapi SOP kejaksaan kalau vonis kurang dari dua per tiga wajib banding masih berlaku atau tidak,"ujar Hotman Paris

Hotman mengaku kaget keputusan ini sangat jauh dari tuntutan JPU. 

"Cuma memang ini jomplang banget 12 tahun tuntutan jaksa dihukum 1 tahun 6 bulan. kita lihat di sini apa yang ditonjolkan rasa kemanusuiaan atau apa,"ujarnya. 

Jokowi Angkat Bicara Soal Hasil Sidang Vonis Ferdy Sambo dan Bharada E

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal putusan Ferdy Sambo dan Richard Eliezer. Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara setelah sidang vonis terdakwa pembunuhan Yosua Hutabarat menjadi perhatian publik. 

Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan majelias hakim terhadap Ferdy Sambo dan Bharada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Diketahui, Ferdy Sambo divonis hukuman mati dan Richard Eliezer divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

"Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semuanya harus menghormati keputusan yang ada," kata Jokowi, di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Menurut Jokowi, putusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan, sehingga pemerintah tidak dapat ikut campur.

“Itu wilayahnya yudikatif. Wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved