Berita Viral

Yasonna Laoly Lagi-lagi Disorot, Bisnis Sewa HP di Lapas Dibongkar Netizen: Sengaja Denial

Menteri Yasonna Laoly lagi-lagi kembali menjadi sorotan. Setelah bisnis anak Yasonna Laoly yakni Yamitema Tirtajaya Laoly di rutan dan lapas di seluru

Editor: Liska Rahayu
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Jakarta, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Yasonna Laoly lagi-lagi kembali menjadi sorotan. Setelah bisnis anak Yasonna Laoly yakni Yamitema Tirtajaya Laoly di rutan dan lapas di seluruh Indonesia dimonopoli, kini sorotan ke bisnis penyewaan handphone (HP) oleh sipir ke warga binaan atau narapidana di lapas menjadi sorotan.

Soal bobrok klasik di lapas dan rutan ini tak pernah serius dihilangkan Kemenkumham, hingga dipimpin Yasonna Laoly.

Bahkan di beberapa kesempatan Kemenkumham kerap menolak dan membantah adanya bisnis penyewaan HP di lapas dan rutan oleh sipir.

"Tampaknya @Kemenkumham_RI ini yg paling tidak mau berbenah. Jelas2 pungli sewa HP di lapas itu ada tapi masih saja denial. Anehnya Surat Inspektur Jenderal Hukum dan HAM ITJ-PW.02.02-59 cuma memberi hukuman dinas penundaan kenaikan gaji saja utk pelanggaran di Lapas Kalianda," kata akun Twitter @PartaiSocmed, Kamis (18/5/2023).

Akun ini pulalah yang membeberkan soal bisnis anak Menteri Yasonna Laoly yakni Yamitema Tirtajaya Laoly di rutan dan lapas di seluruh Indonesia. 

Setelah sebelumnya aktor senior Tio Pakusadewo membeberkannya meski tidak menyebut nama menteri yang dimaksud, Tio diketahui pernah mendekam 2 kali di lapas karena kasus narkoba.

Soal bisnis sewa HP di lapas dan rutan, akun @PartaiSocmed menyayangkan sanksi yang ringan dan ketidaktegasan Yasonna Laoly.

"Lagian sanksi penundaan kenaikan gaji 100-200 ribu perbulannya apa artinya bagi mereka, sementara penghasilan dr menyewakan HP di dalam lapas bisa dapat puluhan juta Itupun yg dikenai sanksi cuma staf rendahan saja sedangkan atasan2nya dilindungi dan tidak kena sanksi apapun," ujar @PartaiSocmed.

Sejumlah netizen pun mengamini @PartaiSocmed.

"Entah menteri dan menkonya ngapain aja," kata akun @laadosilasol.

"Sengaja denial biar ladang duid tetap masuk," ujar @tontowi06.

"Ngerasa paling punya power ga sih," ujar @lorenzaudria.

"Soalnya ya dari dulu2 dari sana pendapatan mereka tum, kayanya sipir harus diganti dengan robot suatu hari nanti," cuit @cytokine99.

"Ternyata perdagangan hukum itu lebih menjanjikan keuntungan nya ya ketimbang perdagangan minyak kita ataupun selangkangan," ujar @amriel_rodiyat.

"Kominfo udah.. masa kemenkumham ga kena," kata @okinawaze.

Halaman
1234
Sumber: Warta kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved