Admin KPK Mark Up Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta : Berangkat 5 Orang Ditulis jadi 6 Orang

TRIBUN-MEDAN.COM – Modus admin KPK berinisial NAR yang menilap uang perjalan dinas terkuak.

Disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, modus yang dilakukan NAR diduga menggelembungkan uang perjalanan dinas.

NAR diduga memanipulasi dengan menambah orang yang melakukan perjalanan dinas.

Ghufron mengatakan berdasarkan audit Inspektorat KPK, pegawai KPK itu diduga manipulasi dengan menambah orang yang melakukan perjalanan dinas.

“Ada mark up-mark up, misalnya yang perjalanan dinasnya lima orang ditambah jadi enam,” kata Ghufron dalam dalam diskusi Badai di KPK, dari Korupsi, Pencabulan, hingga Perselingkuhan di Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/7/2023).

Tidak hanya itu, dikatakannya, NAR juga diduga memanipulasi ongkos yang tercatat dalam kwitansi perjalanan dinas.

Hingga dalam setahun, NAR diduga menilap uang negara hingga sekitar Rp 550 juta.

Baca juga: Sosok Pegawai KPK yang Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta Buat Pacaran, Liciknya Pakai Modus Ini

Baca juga: Kasus Korupsi BTS Kominfo, Mencuat Misteri Uang Parkir Rp 119 M, Kejagung Akui Tak Ada di Dakwaan

“Di kwitansi semula dari 150 ditambah 7, nambah-nambah begitu,” ujarnya.

Meski demikian, Ghufron enggan menjawab apakah betul uang tersebut digunakan NAR untuk berpacaran, jalan-jalan, beli baju, dan lainnya.

Ghufron hanya mengatakan, saat ini korupsi oleh pegawai KPK sendiri itu masih ada di tahap penyelidikan.

Karena itu, pihaknya tidak bisa mengungkap persoalan tersebut lebih jauh.

 Menurutnya, ketika kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan berikut penggunaannya sudah valid akan disampaikan kepada masyarakat.

“Seperti biasa di proses penyelidikan mohon maaf kami belum bisa mengungkapkan,” tutur Ghufron.

Sebelumnya diberitakan, kasus penggelapan uang dinas ini diungkap Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam jumpa pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

"Dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di bidang kerja administrasi yang dilakukan salah satu oknum KPK," katanya, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Cerita L Sianturi, Ibu Ohana Afrelina Siregar, Wanita yang Kurung Suami di Kamar Mandi Lalu Minggat

Baca juga: Uji Laboratorium Keluar, Hasilnya Ditemukan Air Sungai Rambung Telah Tercemar Limbah

Peristiwa itu diduga terjadi dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Maret 2022.

Dalam menjalankan aksinya, oknum pegawai KPK itu berhasil mengantongi Rp550 juta.

Sosok tersebut berinisial NAR, admin di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi berinisial.

NAR diduga memanipulasi uang akomodasi hingga uang makan.

"Dia manipulasi duit tiket, hotel, dan uang makan. Caranya dia manipulasi jumlah orang yang berangkat plus bikin bukti bayar bodong. Tak lupa dia potong-potong lagi uang harian orang yang berangkat," kata sumber dikutip Kamis (29/6/2023).

Baca juga: VIRAL Keluarga Pasien Ngamuk di Rumah Sakit di Kisaran, Ini Penyebabnya

Baca juga: GRATIS! Anak Binaan LPKA Kelas I Medan Kanwil Kemenkumham Sumut Dapatkan Layanan Psikiater

NAR kemudian menggunakan uang Rp550 juta itu untuk beragam keperluan.

Seperti belanja baju dan jalan-jalan.

"Duitnya dipakai pacaran, belanja baju, ngajak keluarganya jalan-jalan, kabarnya pakai nginap di hotel bintang 5 segala," ungkapnya.

Adapun kasus penggelapan uang dinas oleh pegawai KPK Nar bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan pada Agustus 2021.

Penanganan kasus tersebut membuat Satgas Penindakan KPK 14 kali berkunjung ke daerah tersebut.

NAR, kemudian menggelembungkan anggaran sekitar Rp 20 juta - Rp40 juta setiap kali perjalanan dinas.

NAR menggunakan berbagai modus untuk menilap uang dinas

Seperti menambahkan jumlah unit mobil yang disewa di daerah saat Satgas Penindakan melakukan penyidikan kasus Bupati Probolinggo dan kawan-kawan.

NAR juga menambahkan nama-nama pegawai yang melakukan perjalanan dinas di luar surat tugas yang ada.

Selanjutnya NAR juga memanipulasi jumlah tiket pesawat dan pegawai yang berangkat.

Modus yang sama juga dilakukan terhadap bill hotel saat Satgas melakukan perjalanan dinas.

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)

Baca juga: Belum Puas Alwi Divonis 6 Tahun, Keluarga Korban Revenge Porn Bakal Laporkan Lagi Soal Kasus Lain

Baca juga: Firli Bahuri Akan DIperiksa terkait Kebocoran Dokumen KPK? Ini Kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto