Permintaan Tembak Mati Begal, Tuai Pro dan Kontra Warga Serta Organisasi Masyarakat Sipil

"Bukan menembak dan itu bukan jawaban. Kepolisian berpotensi di sidang etik kan, karena penembakan dianggap tidak prosedural,"

"Apakah penembakan itu menyebabkan pelaku lainnya ketakutan, ternyata nggak juga. Tiap tahun catatan penembakan itu juga segitu-gitu aja, tapi angka kejahatan tidak menurun," sebutnya.

Sependapat dengan KontraS Sumut, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan juga memiliki pandangan hukum yang sama.

Menurut Wasir LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, para pelaku kejahatan jalanan yang sudah sangat meresahkan masyarakat memang harus dilakukan penindakan, baik itu melalui Pemerintah Kota Medan dan juga kepolisian.

Namun, ia sangat menyayangkan pernyataan Bobby Nasution yang meminta polisi agar menembak mati para pelaku tanpa melakukan proses hukum.

"Kita memang sepakat jika begal dan geng motor ini ditindak tegas, tapi kita sangat-sangat keberatan dengan statemennya Walikota yang menyatakan tembak mati," tuturnya.

"Karena ini merupakan pembunuhan terhadap manusia tanpa prosedur hukum yang ada, ini merupakan pelanggaran HAM,"

"Jangan sampai Walikota itu bertindak seolah-olah di itu Pengadilan atau Tuhan yang punya kewenangan bisa memutuskan mencabut nyawa orang," sambungnya.

Dikatakannya, pernyataan Bobby Nasution itu bukanlah menggambarkan seorang pemimpin yang seharusnya mencari solusi agar bisa melakukan pencegahan.

"Jangan sampai statemen nya itu mengarah membegal nyawa orang, ini salah. Seharusnya walikota ini sadar, kalau maraknya begal di wilayah kota Medan itu, merupakan indikator kegagalan pemerintah kota Medan, dalam menciptakan rasa aman dan nyaman," ucapnya.

Ia menyampaikan, pemerintah kota Medan memiliki kekuasaan yang bisa melakukan pencegahan aksi-aksi kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Medan.

"Pemko Medan kan punya perangkat, ada Dinas-dinas, kemudian ada camat, lurah, kepala lingkungan, inikan bisa dimaksimalkan,"

"Contoh dikembalikan lagi ronda-ronda keliling di setiap lingkungan, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak muda,"

"Saya rasa pemerintah kota Medan itu punya sumber daya untuk itu. Bukan hanya sekedar cakap tembak mati, ini bukan sikap seorang pemimpin, tapi lebih mengarah ke sikap yang nggak jauh beda sama begal itu, pada akhirnya," katanya.

Ali menyampaikan, tindakan tembak mati terhadap para pelaku kejahatan bukanlah solusi bagi permasalahan tindakan kriminal yang terjadi.

"Tembak mati tidak boleh dilakukan, karena merupakan pelanggaran HAM. Tidak ada jaminan menimbulkan efek jera, yang perlu dilakukan adalah coba merangkul orang tua untuk mendidik anak-anaknya,"

"Mencoba kembali melihat kurikulum dari sekolah - sekolah yang mengarah ke perbaikan akhlak. Jadi tidak hanya penindakan, pencegahannya juga bisa dilakukan di dunia pendidikan," pungkasnya.

(cr11/tribun-medan.com)