Menteri ATR Sebut Kota Medan Subur Mafia Tanah, Oknum Hakim, Jaksa Hingga Polisi Terlibat

"Terutama pada pihak Kecamatan, Kelurahan, Kepling ini. Kita minta untuk tidak bermain dan membantu mafia tanah," pungkasnya.

Sementara itu, dalam satu kesempatan, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto terang-terangan mengatakan banyak oknum aparat penegak hukum terlibat dalam praktik mafia tanah. 

"Sekarang modusnya itu ada, tapi kan ada mafianya, ada pemainnya, ada oknumnya. Oknum itu yang kita identifikasi adalah anggota dari BPN sendiri," jelas Hadi dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2023, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Atek, Mafia Tanah yang Kabur ke Tiga Negara Akhirnya Diringkus Polda Sumut dan Interpol

Hadi mengatakan, pihak kecamatan juga sering patut diduga terlibat. 

"Karena camat kan mengeluarkan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara kepala desa, kemudian PPAT. Terorganisir. Ini semua sudah kita identifikasi. Termasuk juga mafia peradilan. Ada oknum kepolisian, ada oknum jaksa, dan hakim," sambung mantan Panglima TNI itu.

Hadi juga mengungkapkan, berdasarkan hasil identifikasi, ada daerah-daerah yang banyak ditemukan mafia tanah. Menurutnya wilayah paling banyak mafia tanah ada di Riau, Jawa Timur, Medan, Lampung.

"Satu itu adalah Riau, kedua Jatim (Jawa Timur), tiga Medan, empat Lampung," terangnya.

Baca juga: Buron 3 Tahun, Mafia Tanah yang Tipu Korban hingga Rp 26 Miliar Ditangkap Interpol di Malaysia

Ia kemudian menjelaskan di kawasan ini kerap ditemui mafia tanah karena terdapat banyak tanah yang hanya bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha).

Akibatnya banyak oknum dapat membuat kepemilikan tanah menjadi tumpang tindih.

"Kan di sana di Sumatra banyak HGU (Hak Guna Usaha), tumpang tindih. Kemudian tanah di Medan mahal. Jadi tanah yang abu-abu yang harganya tinggi, itu biasanya buat mainan para mafia," ungkap Hadi. (Cr5/tribun-medan.com)