REAKSI Demokrat Soal Pernyataan Luhut Sebut AHY Kampungan: Ini Negara Demokrasi Bukan Otoriter

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan Ketua Umum Demokrat AHY kampungan. 

Penyebutan ini lantaran AHY mengatakan pemerintah mencoba menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam mengusung Anies Baswedan di Pilrpes 2024. 

"Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dalam tayangan Youtube Kompas TV Program 'ROSI' dikutip TribunSumsel.com dari Kompas.com, Jumat (21/7/2023).

Luhut mengeklaim Presiden Jokowi tidak akan menjegal parpol atau calon tertentu supaya tak bisa berlaga di Pilpres 2024.

Dia mengaku tahu betul bahwa Jokowi adalah seorang yang demokratis.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu," katanya.

Baca juga: PERAN Kotor Aipda M Tersangka Jual Beli Ginjal Jaringan Kamboja: Bocorkan Operasi Penangkapan

Baca juga: TAMPANG Wanita Pasangan Sesama Jenis Pelaku Begal Sopir Taksi Online, Tikam Korban dengan Brutal

Luhut pun heran mengapa Jokowi terus dicurigai ingin menjegal pencalonan Anies Baswedan untuk jadi presiden.

Tudingan penjegalan itu disampaikan AHY terkait upaya Kepala Staf Presiden Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat lewat peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Luhut yakin bahwa Jokowi tidak ikut campur dalam upaya Moeldoko merebut Demokrat.

"Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau dijegal partainya. Enggak ada itu sama sekali," kata Luhut.

Dia justru menuding balik bahwa AHY malah punya potensi menjegal orang lain apabila memiliki jabatan kelak.

"Kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi," ujar dia.

Respons Demokrat

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut penyataan AHY soal upaya penjegalan Anies kampungan.

“Yang kampungan itu kalau dikritik marah-marah, karena ini negara demokrasi bukan otoriter,” ujar Herzaky, dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/7/2023).

Ia meminta Luhut berhenti menyampaikan narasi yang kasar di ruang publik.

Baginya, semua pihak boleh untuk memberikan kritik pada pemerintah.

“Lebih baik ayo kita beradu argumentasi, beradu data, fakta tanpa perlu mengeluarkan emosi,” ucap dia.

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak Bela Panji Gumilang, Singgung Soal Penistaan: Kau Pernah dengar Tuhan Bicara?

Baca juga: CURHAT Orangtua Terpaksa Beli Seragam Rp 2,3 Juta, Lebih Mahal dari Harga Pasar, Diancam Beda Warna

Selain itu, Luhut sempat menekankan bahwa Presiden Jokowi tak mungkin berupaya menjegal salah satu bakal capres untuk maju di Pilpres 2024.

Namun, Herzaky mempertanyakan sikap Jokowi yang masih mempertahankan Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Padahal, Moeldoko bersama sejumlah mantan kader Demokrat lain, masih mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah.

“Jadi wajarlah publik menilai Pak Jokowi campur tangan, kenapa, karena ada orang terdekatnya masih sibuk berupaya mengambil apa yang bukan haknya. Tapi, masih terus saja dibiarkan,” papar dia.

Terakhir, Herzaky meminta Luhut untuk memberikan masukan pada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko dengan orang lain.

Menurut dia, langkah tersebut dapat menghilangkan pandangan publik bahwa Jokowi cawe-cawe atas upaya pengambilalihan kedaulatan Demokrat dari kepemimpinan AHY.

“Lebih baik Pak Luhut sarankan Pak Jokowi, tolong di-reshuffle itu Moeldoko, atau disentil. Jangan ada ganggu-ganggu lah. Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” kata Herzaky.

Kecurigaan AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga, PK terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Moeldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebab, menurut dia, dengan upaya itu, Moeldoko terus mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY pada 3 April 2023.

AHY mengungkapkan, dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK.

Kubu Moeldoko cs mengajukan upaya PK tersebut ke MA pada 3 Maret 2023.

Sehari sebelumnya, 2 Maret 2023, Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Ia menuding, langkah Moeldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP.

“Salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” ucap AHY.

(*)

Berita sudah tayang di tribun-sumsel