NASIB AHY: SBY Sebut Ada Master Mind Diketahui Pak Lurah

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan ada sosok "Master Mind" yang diketahui "Pak Lurah" di balik gagalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Luhut Sebut AHY Kampungan

Kehebohan terkait Demokrat dan AHY ini bukan kali ini terjadi, diberitakan sebelumnya, dalam program Rosi yang tayang di Kompas TV pada Kamis (20/7/2023) lalu, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut AHY kampungan karena menuding pemerintah Joko Widodo berupaya menjegal pencalonan presiden Anies Baswedan.

Luhut Pandjaitan juga dengan tegas menyampaikan, Presiden Jokowi tak ada urusan dan tidak ada ikut campur soal urusan Moeldoko dengan Demokrat.

“Kasihan Pak Jokowi sudah berupaya kerja serius buat rakyat karena perilaku orang dekatnya seperti ini,” papar dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu mengaku sangat kenal dengam Jokowi. Oleh sebab itu, dia menjamin Jokowi tak akan mau melakukan perbuatan yang tidak demokratis.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali. Saya jamin itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada. Jadi enggak usah bikin, bicara-bicara, kampungan itu, menurut saya," ujar Luhut seperti yang disiarkan kanal YouTube KompasTV, Jumat (21/7/2023) lalu.

Sebagai informasi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan Partai Demokrat. Namun, dalam putusan PK Mahkamah Agung itu kembali dimenangkan Demokrat.

Meski demikian, Luhut meyakini pengajuan PK oleh Moeldoko itu tak ada sangkut-pautnya dengan Jokowi.

"Presiden itu saya kenal, enggak ada niat seperti itu. Beliau tidak pernah mencampuri persoalan hukum, mau mencegah orang seperti dibilang Si Agus tadi, mau, upaya dijegal partainya. Enggak ada itu," ucapnya.

Malah, lanjutnya, orang yang kerap ngomong soal penjegalan merupakan orang yang akan melakukan itu apabila berkuasa.

"Kalau dia berkuasa, akan jegal orang. Ya itu refleksi. Saya kan sudah cukup senior untuk tahu semua itu," ungkap Luhut.

Sebelumnya, AHY meyakini pengajuan PK oleh Moeldoko merupakan upaya menggagalkan pencapresan Anies, dan lebih parahnya lagi untuk membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan cara mengambil alih Partai Demokrat.

“Ada upaya untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja salah satu caranya dengan mengambil alih Partai Demokrat karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” terangnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023) lalu.

Sementara, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi masukan pada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Moeldoko dari posisi kepala staf kepresidenan (KSP).

Sebab, Jokowi tampak diam saja ketika Moeldoko melakukan upaya untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Lebih baik Pak Luhut sarankan Pak Jokowi tolong di-reshuffle itu Moeldoko atau disentil itu. Jangan ganggu-ganggu lah. Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” ujar Herzaky pada Kompas.com, Jumat (21/7/2023) lalu.

Kini, AHY gagal jadi Cawapres Anies

Kini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan ada sosok "Master Mind" yang diketahui "Pak Lurah" di balik gagalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies Baswedan di Pemilu 2024. 

Diketahui, NasDem dan PKB telah mendeklarasikan pasangan Anies-Muhaimin pada Sabtu (2/9/2023) kemarin.

Di hadapan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY mengatakan pernah diingatkan oleh kerabatnya apakah keputusannya mendukung Anies sebagai Capres di Pilpres 2024 adalah tepat.

Pada saat itu pilihannya mantap mendukung Anies. Kini dirinya baru sadar ternyata ucapan kerabatnya itu benar.

"Kalau jujur saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu setelah setahun lamanya koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadikan kenyataan mengusung capres dan cawapres yang diinginkan oleh rakyat," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Tiba-tiba terjadilah peristiwa tiga hari yang lalu itu."

SBY melanjutkan: "Sebenarnya beberapa teman sudah mengingat saya agak lama baik dari kalangan kader maupun luar Demokrat," katanya.

"Pak SBY benar-benar percaya kepada orang-orang itu? Saya jawab dengan praduga yang baik saya percaya. Ya silakan saja dilihat nanti yang penting saya sudah mengingatkan."

SBY juga mengutip sebuah pesan dari netizen.

"Ada lagi komentar ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Ini kan peribahasa lama kita dulu sekolah SD SMP," kata SBY.

"Tapi musang berbulu domba di depan baik, manis, lembut, penuh persahabatan tetapi di balik itu saat lengah kita dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa. Mungkin tafsirnya kita ditelikung seperti peribahasa ini," kata SBY.

SBY lalu menyinggung ada seorang menteri aktif dari kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan agar Partai Demokrat berkoalisi dengan PKS dan PPP.

Menurutnya, desakan ini disebut oleh menteri aktif tersebut sudah sepengetahuan 'Pak Lurah'.

"Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Jokowi, secara intensif, melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak dan membentuk koalisi yang baru."

"Koalisi (yang diminta) Demokrat, PKS, dan PPP. Yang bersangkutan mengatakan inisiatif (lobi) ini sudah sepengetahuan Pak Lurah," kata SBY.

SBY mengatakan bahwa ada sosok 'master mind' atau dalang yang mengendalikan terkait koalisi partai politik (parpol) dan pasangan capres-cawapres yang bakal maju di Pilpres 2024 mendatang.

Namun, SBY mengungkapkan tidak tahu siapa sosok 'master mind' yang dimaksud tersebut.

"Ada persengkokolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya," katanya.

Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat.

Sosok 'Pak Lurah'

Sebagai informasi, istilah 'Pak Lurah' pertama kali disebutkan oleh Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023.

Jokowi mengatakan awalnya dirinya tidak mengetahui sosok yang dipanggil dengan istilah 'Pak Lurah' tersebut.

Lantas, Jokowi baru mengetahui bahwa istilah 'Pak Lurah' itu ditujukan kepadanya.

"Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah, sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah saya. Saya jawab saya bukan lurah, saya Presiden RI," katanya saat itu.

SBY bersyukur ditinggalkan Anies dan NasDem

Lebih lanjut mengaku bersyukur ditinggalkan Anies Baswedan dan Partai NasDem.

Dia justru merasa diselamatkan oleh Tuhan karena peristiwa tersebut.

Menurut SBY, peristiwa ini menandakan Tuhan tidak setuju Demokrat mendukung atau bermitra dengan orang yang tidak jujur dan amanah.

Khususnya, pihak yang telah mengkhianati sesuatu yang telah disepakati.

"Saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya, justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah apa Yang saya maksudkan? kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain, yang kalau kita teladani akhlak pemimpin-oemimpin besar, bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati," kata SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (1/9/2023).

SBY menilai Tuhan menjauhkan Demokrat yang tidak memegang komitmen dan janji politiknya.

Dia pun mengkritisi Anies yang tidak amanah meskipun belum memegang kekuasaan yang besar.

"Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya, nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin bukan kekuasaan yang besar? Akan diapakan?," jelasnya.

Lebih lanjut, SBY menambahkan pihaknya akan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami oleh partainya.

"Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia," jelasnya.

"Selain itu kita ternyata jugaa tidak diijinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan, tertulis dalam kesepakatan koalisi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan Equality dan kesetaraan," sambungnya.

(*/tribun-medan)

Baca juga: Resmi Duet Anies-Muhaimin, Ini Tanggapan Tegas Prabowo Subianto dan Ketua PBNU