Menohok Tanggapan Anies Baswedan Konflik Warga vs Aparat di Rempang Gegara Investasi Siswa Ketakuan

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik Pulau Rempang Galang Batam jadi sorotan.

Dampak investasi merugikan penduduk Melayu lokal juga jadi sorotan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Beginilah tangapan Anies Baswedan terkait konflik di Galang Batam.

menilai, perlu ada langkah-langkah koreksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari konflik dalam kegiatan investasi.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan menanggapi peristiwa bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (7/9/2023).

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi," kata Anies saat dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Anies berpandangan, tujuan dari investasi seharusnya tidak hanya sekedar memperkaya investor.

Akan tetapi, juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, menurut dia, investasi harus juga mengedepankan prinsip keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh pengembang atau pemilik modal, tetapi juga masyarakat pada umum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyinggung pengalamannya memimpin Ibu Kota yang meminimalisir penggusuran hanya untuk pembangunan.

Sebab, akan ada dampak psikologis mendalam yang dirasakan masyakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak adil.

"Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran dan penggusuran itu luka sosialnya lama," kata Anies.

Anies Baswedan pun mendorong adanya pendekatan dialog yang melibatlkan masyarakat untuk agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Ia menilai, bakal ada kesepakatan-kesepakatan atau titik tengah yang tidak merugikan para investor maupun masyarakat jika dilakukan dialog.

"Sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi, dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar," tutur Anies.

Adapun, bentrokan di Pulau Rempang terjadi antara masyarakat dengan TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP.

Diberitakan sebelumnya, telah terjadi bentrok antara aparat penegak hukum dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan, mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang.

Meski akses jalan mulai dari Jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok.

Perlu DIkoreksi 

 Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah kurang mengedepankan dialog dalam penanganan konflik tersebut.

Menurutnya, investasi seharusnya meningkatkan kesejahteraan warga bukan alih-alih memperkaya para investor.

Dikatakan  Anies jika akhirnya hal itu membuat warga semakin menderita, maka perlu dilakukkan koreksi.

Anies lantas mengungkit Ketika dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta, dirinya berdialog ke masyarakat Bukit Duri dan Kampung Aquarium ketika daerah itu digusur oleh pemerintahan sebelumnya.

Akhirnya, dia memutuskan membangun rumah susun untuk warga setempat.

Lebih Baik Mati Daripada Mengkhianati

Satria Pembela Melayu sikapi polemik yang terjadi antara warga Rempang, Batam dengan aparat kepolisian.

Mereka mengutuk keras tindakan aparat yang dinilai anarkis hingga membuat pelajar mengalami trauma.

Pasalnya, saat ricuh dengan warga, aparat menyemprotkan gas air mata hingga membuat siswa SD dan SMP yang berada tak jauh dari lokasi lari ketakutan.

Mereka bahkan ada yang pingsan lantaran tak kuat menghirup gas air mata.

SPM pun menyatakan sejumlah tuntutan membela warga Rempang.

Presiden Joko Widodo, pemerintah Batam hingga aparat kepolisian diminta mengatasi polemik ini.

Apabila tuntutannya tak diindahkan, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

Menurut SPM, Melayu tak hanya dituntut untuk bisa besilat melainkan juga bisa berbicara dan bersuara.

SPM juga turut menyinggung soal pengkhianat.

Dijelaskannya, para warga Melayu lebih baik mati dibanding harus mengkhianati bangsa Melayu.

(Tribun-medan.com/Kompas)

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter