Kapolres Padangsidimpuan Bersiap Hadapi Pemilu, Pimpin Rakor Lintas Sektoral

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN-Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setyawan, SH, SIK, MH, memimpin rapat lintas sektoral, pada Jumat (13/10/2023) Siang.

Dalam rapat bersama lintas sektor di Kota Padangsidimpuan itu, Kapolres membahas terkait kesiapan pengamanan pihaknya dalam menghadapi Pemilu 2024. Dengan harapan, Pemilu 2024 berjalan damai.

"Dengan adanya sinergi antar lintas sektor, kami meyakini pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 berjalan lancar. Sehingga, pelaksanaan Pemilu, harapan kami, bisa berlangsung damai," ujar Kapolres.

Sementara, Plt Sekda Padangsidimpuan, Rahuddin Harahap, SH, MM, yang juga hadir, memaparkan, bahwa tahapan Pemilu sudah menjadi program Nasional dalam rangka pemilihan langsung.

Terkait penyelenggaraan Pemilu, sambung Sekda, Pemko Padangsidimpuan akan memberikan bantuan anggaran. Hal ini, demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilu 2023-2024 yang damai dan lancar.

Ia berharap, pelaksanaan Pemilu ini harus benar-benar tersosialisasi ke masyarakat. Karena, tingkat pengetahuan masyarakat berbeda-beda dari aspek SDM. Sehingga perlu ada sosialisasi dan edukasi

"Khususnya, terkait regulasi Pemilu 2024. Semoga DPRD Kota Padangsidimpuan bisa menyetujui pengajuan anggaran Pemilu 2024," harapnya.

Sedangkan, Ketua KPU Padangsidimpuan, Tagor Dumora, mencoba memaparkan, DPT di tingkat daerah, provinsi, hingga ke pusat. Ia juga menjelaskan, terkait tahapan Pemilu yang telah berjalan.

Dari hasil verifikasi, sebutnya, daftar Caleg sementara (DCS) untuk DPRD di Kota Padangsidimpuan sebanyak 329 orang. Ia juga mengurai terkait potensi konflik pada Pemilu 2019 lalu.

"Di mana terjadi permasalahan pemilihan dan perhitungan suara di 2 TPS di Kota Padangsidimpuan. Penyebabnya, kurang pemahaman dari penyelenggara," terang Tagor.

Terlebih lagi, tuturnya, permasalahan Pemilu di tingkat TPS, karna kurangnya sosialisasi sehingga terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan. Ini menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi.

KPU selaku penyelenggara Pemilu 2024, sangat mengharapkan adanya koordinasi antara pemerintah dengan DPRD Kota Padangsidimpuan. Terutama, berkaitan dengan percepatan realisasi anggaran.

"Karena tahapan Pemilu sudah berjalan. Sehingga penyelenggaraan tahapan Pemilu akan bisa terlaksana sesuai harapan. Dan terakhir, harapan kami segera terealisasi NPHD (naskah perjanjiah hibah daerah)," imbuhnya.

Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Ratno Afandi, yang turut hadir, menyebut, pihaknya sesuai peran dan fungsinya miliki tugas lakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan Pemilu 2024.

Ia juga memaparkan terkait regulasi dan pelanggaran Pemilu. Begitu juga dengan pengawasan netralitas ASN dan TNI-Polri. Menurutnya, permasalahan yang mungkin terjadi adalah keberpihakan.

"Biasanya, saat berlangsungnya rangkaian Pemilu, baik dari peserta, penyelenggara, atau pihak tertentu, terjadi adanya dugaan keberpihakan. Ini yang berpotensi menimbulkan konflik," tukasnya.(Jun-tribun-medan.com).