Ternyata Sehari Sebelum Putusan MK, Gibran Diminta Menghadap Megawati Soal Isu Jadi Cawapres Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com - PDI Perjuangan memanggil Gibran Rakabuming Raka pada Rabu 18 Oktober 2023. 

Pemanggilan ini disebut-sebut terkait isu berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. 

Pertemuan juga dilakukan usai keputusan MK terkait batasan usia Capres/Cawapres.

Hal ini diakui oleh Gibran Rakabuming Raka.  

"Mungkin besok Rabu saya dipanggil oleh DPP sudah dihubungi Pak Hasto. Saya akan melaporkan keadaan terkini," jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin (16/10/2023).

Ia belum bisa memastikan alasan pemanggilan ini.

"Saya kan memang rutin laporan ke beliau. Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya. Ini gimana keadaan ini. Ditunggu aja besok Rabu," jelasnya.

Ia pun menjelaskan melaporkan semua hal terkait dengan isu terkini menjelang Pemilu 2024, termasuk salah satunya mengenai pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres.

"Saya kan pasti komunikasi dengan pimpinan. Dipanggil ya saya langsung berangkat. Ya nanti kami laporkan semua. Semua update kami laporkan ke pimpinan. Saya tidak pernah tidak melaporkan." terangnya.

Sejauh ini ia mengaku menjalin komunikasi secara intens dengan DPP PDIP.

Diketahui Gibran diminta datang ke DPP PDIP oleh Hasto sejak satu atau dua hari lalu.

 "Sabtu atau Minggu," ujarnya.

Gibran menjelaskan Hasto memintanya datang secara informal. 

Baca juga: Jokowi Tanggapi Besarnya Peluang Gibran Jadi Cawapres usai Adanya Putusan MK: Itu Wilayah Parpol

"Kalau dipanggil langsung berangkat. Saya sendiri biasanya sendiri. Bahasanya beliau bukan saya minta laporan. 'Mas ayo ke DPP kita ngobrol. Update perkembangan terkini" jelasnya.

Selain mengenai masuknya ia dalam bursa cawapres, Gibran juga ditawari untuk masuk dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP).

"Mungkin juga (terkait TPN). Nanti sekalian hari Rabu kita laporkan ke pimpinan," tuturnya.

Sebelumnya, Gibran juga sempat datang di Rakernas Projo di Indonesia Arena.

Setelah mengadakan rakernas, para elit Projo mendatangi kediaman Prabowo untuk deklarasi dukungan ke Prabowo.

Gibran mengaku hanya mampir di acara tersebut. Ia sendiri tidak tahu-menahu mengenai deklarasi yang dilakukan Projo.

"Saya hanya mampir tidak datang. Sebelum acara dimulai saya udah cabut. Saya hanya menyapa teman-teman. Kan banyak yang Projo Solo juga. Sudah jauh-jauh nggak disapa kan ya mesakke. Saya kan hanya salaman foto-foto pulang," tuturnya.

Selain itu, DPC dan DPD Partai Gerindra di berbagai daerah telah menyatakan dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Gibran sendiri menolak mengomentari hal ini.

"Tanya Gerindra saya nggak tahu. Tidak tahu tanya Gerindra. Urusane PKB Golkar mbok takonke aku kabeh ya nggak tahu jawabannya karena memang tidak tahu," ujarnya.

Respons Megawati Soal Putusan MK

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan atas batasan usia calon presiden dan wakil presiden ditanggapi santai oleh PDI Perjuangan.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak panik menghadapi kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

PDIP bahkan belum punya rencana khusus untuk membahas hasil keputusan MK tersebut.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tak mengumpulkan elite PDI-P usai putusan itu dibacakan MK.

"Enggak ada (pertemuan), yang tadi yang ada kan peresmian kantor partai. Justru di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Bu Mega santai-santai saja," kata Hasto saat ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (16/10/2023) malam.

Megawati, imbuh dia, justru lebih banyak melakukan kegiatan kepartaian hari ini. Misalnya, meresmikan 24 kantor baru di beberapa daerah di Indonesia.

"Selama 2 tahun ini kami membangun 126 kantor partai, ada rumah sakit Bung Karno, ada 2 sekolah partai dan sebagainya.

Sehingga, kami tetap melakukan pelembagaan partai agar di tengah-tengah dinamika politik," tegas Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan bahwa PDI-P tak terpengaruh oleh berbagai dinamika politik eksternal.

Sebab, menurutnya yang terpenting adalah partai harus tetap melakukan pelembagaan, baik komunikasi politik maupun kaderisasi.

"Yang penting kami terus bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo.

Sehingga instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri tadi kepada seluruh kader bahwa capres dan cawapres yang ditetapkan oleh Ibu Mega dan akan diumumkan dalam waktu dekat," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin.

Atas putusan ini, Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Putusan ini pun mulai berlaku pada Pemilu 14 Februari 2024.

"Sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya," kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membaca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Hasto menyebut ada banyak pihak yang kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat batas usia capres-cawapres yang boleh di bawah 40 tahun, asalkan berpengalaman menjadi kepala daerah.

Menurut dia, para pihak yang kecewa seperti para ahli hukum tata negara hingga kelompok pro demokrasi.

"Banyak di antara mereka yang menyayangkan keputusan bahwa MK seharusnya menjadi benteng demokrasi, benteng konstitusi dan keputusan tersebut menguji apakah UU Pemilu presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ini yang seharusnya yang paling penting," kata

Hasto tak menampik bila klausul "pernah atau sedang menjadi kepala daerah" yang dimasukkan dalam putusan itu berpotensi menimbulkan kontroversi.

Apalagi, putusan ini dinyatakan final and binding untuk dilaksanakan pada Pemilu 2024. Padahal, menurut dia, semestinya putusan MK baru bisa efektif apabila telah dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilu yang sudah direvisi.

Baca juga: Tiga Capres Adu Pemikiran di Menara Kompas: Syahrir Ika Ingatkan Krusialnya Isu Ekonomi Indonesia

"Sehingga dari pendapat para pakar yang disuarakan ke publik menyatakan bahwa keputusan tersebut harus ditindaklanjuti melalui perubahan UU Pemilu presiden dan wakil presiden," ujar dia.

"Selama perubahan UU itu tidak dilakukan, maka otomatis keputusan tersebut belum efektif sebagai hukum," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin.

(*/tribun-medan.com)