Angka Kemiskinan Menurun, Tapi 25 Ribu Lebih Warga Siantar Butuh Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Pematang Siantar, Junaedi A Sitanggang membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematang Siantar tahun 2023.

Dalam rapat, diketahui angka kemiskinan mengalami penurunan walau sedikitnya 25 ribu warga masih membutuhkan perhatian.

Junaedi mengatakan, perlambatan pemerintah dalam memerangi angka kemiskinan tak lepas dari peristiwa pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020-2022.

"Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama dalam meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu 2019-2021," sebut dr Susanti dalam sambutan tertulisnya.

Mengutip Data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Junaedi menjelaskan bahwa pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Pematang Siantar 8,63 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 sudah menurun menjadi 7,88 persen.

Baca juga: Pemkab Deliserdang Siapkan Rp 2 Miliar untuk Atasi Warga Miskin Ekstrem

Namun demikian, angka tersebut masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan nasional.

"Dari informasi tersebut dapat dilihat kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik oleh Pemerintah Pusat mau pun Pemko Pematang Siantar telah berperan dalam mengurangi persentase penduduk miskin di Kota Pematang Siantar," kata Junaedi.

Junaedi menambahkan, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia, yang juga menjadi isu prioritas untuk diselesaikan.

Namun demikian, pada tahun 2023 berdasarkan data P3KE, masih ada 25.902 keluarga yang masih perlu penanganan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pematang Siantar. Padahal, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan angka kemiskinan di level 7 persen dan angka kemiskinan ektrem di angka 0 persen.

"Untuk itu, kita belum boleh berpuas diri dengan penurunan persentase penduduk miskin tersebut. Saya berharap sekaligus mendorong bapak dan ibu semua, agar penanggulangan kemiskinan ini menjadi fokus pemerintah secara menyeluruh," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar Dedi Idris Harahap menjelaskan tujuan rapat adalah menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan.

"Kemudian, meningkatkan ketersediaan data dan informasi menyeluruh mengenai kemiskinan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan, terciptanya komitmen pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan sebagai bentuk intervensi penanganan kemiskinan di unit kerja masing-masing," terang Dedi yang juga Sekretaris TKPK Kota Pematang Siantar itu.