MENGAGETKAN, Ganjar Beri Nilai Jeblok untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi, Sikapnya Beda dengan Dulu

TRIBUN-MEDAN.com - Ganjar Pranowo blak-blakan memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di era Jokowi.

Pernyataan ini sangat mengagetkan, sebab Ganjar dulunya sangat mengagumi Jokowi. 

Bahkan Ganjar sangat berpatokan pada Jokowi sebagai negarawan. 

Namun, kini Capres dari PDIP ini mengatakan dengan tegas bahwa penegakan hukum di kepemimpinan Jokowi sangat buruk. 

Capres nomor urut 3 ini cuma memberi nilai 5 dari 10. 

Hal itu dinyatakan Ganjar Pranowo saat menghadiri diskusi interaktif di acara Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).

Menurut Ganjar, rapor penegakan hukum Jokowi semakin turun menyusul sejumlah kontrversi baru-baru ini.

Baca juga: Sosok Humanis, Modal Aipda Yoesri Gumanti Bhabinkamtibmas Polres Sergai Dekati Warga Ujung Rambung

Baca juga: Penampakan Rumah Prabowo Subianto, Bak Istana Dilengkapi Ruang Rahasia, Harta Kekayaan Rp 2 Triliun

Satu di antaranya, putusan Mahkamah (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

"Dengan kasus ini jeblok, 5 (dari 1 sampai 10)," ujar Ganjar, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar mengakui, penialaiannya terhadap penegakan hukum di era Jokowi berubah dari 7 hingga 8 hanya menjadi 5.

Ia pun menyinggung soal adanya intervensi dan rakayasa hukum di masa pemerintahan pria asal Solo, Jawa Tengah, tersebut.

"Ketika akur tidak ada kasus kemarin, kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," ucap Ganjar.

"Rekayasa dan intervensi yang membikin indenpendensi menjadi hilang."

Jika menjadi presiden, Ganjar berambisi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Ia mengatakan, akan mengubah regulasi yang dinilai bermasalah, untuk menghilangkan kecemasan di masyarakat

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat."

"Agamawan, ilmuwan, budayawan, media, ketika kegelisahan semua muncul, rasanya itu yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasi tidak mencukupi, dirubah regulasinya," tandasnya.

Status Jokowi di PDIP

Sementara itu, keluarga Jokowi kini tengah disorot perihal langkah politik anak dan menantunya.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memilih menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Gibran meninggalkan PDIP, partai yang mengantarkan dirinya dan sang ayah meniti karier politik.

Sedangkan putra sulung Jokowi, Kaesang Pangarep berpaling ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan telah dilantik menjadi ketua umum.

Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution secara terang-terangan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Di tengah manuver politik keluarganya, status Jokowi di PDIP pun menjadi pertanyaan.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu memastikan Jokowi hingga kini masih menjadi kader PDIP.

Menurutnya, Jokowi masih menjadi kader PDIP jika belum menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran.

"Ya harusnya masih (kader PDIP), ya harusnya kan masih. Kalau belum ada dukungan, sudah ada deklarasi belum? kalau belum ada deklarasi ya harusnya, harusnya," ujar Masinton, Kamis (16/11/2023) lalu.

Ketika ditanya apakah ada rencana Jokowi bertemu Megawati, Masinton mengaku tidak mengetahuinya.

Baca juga: Motif Pria Bunuh Wanita dan Buang Mayat Pakai Becak, Ternyata Sudah 3 Tahun Jadi Selingkuhan Korban

Baca juga: KETIKA Capres Anies Baswedan Lagi-lagi Sebut Seperti Tinggal di Negeri Konoha, Apa Itu Konoha?

(*/tribun-medan.com)