Pilpres 2024
SIFAT Ganjar Dibongkar Usai Beri Ponten Merah ke Jokowi, PKS: Sekarang Maki-Maki Karena Tak Didukung
Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 pada penegakan hukum di era Jokowi. Nilai rendah ini membuat publik kaget.
Padahal, masalah ini sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.
"Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?" tanya Jazuli.
Ganjar Pranowo sebelumnya mengkritik penegakan hukum era Jokowi dengan mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan Jokowi jeblok.
Dalam beberapa acara Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.
Namun saat ini ia tak segan rapornya bernilai lima.
Ganjar kemudian ditanya apakah saat ini nilai rapor itu sudah menurun.
"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar saat menghadiri acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).
Ganjar tidak menjelaskan kasus apa yang dimaksudnya itu.
Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai itu, Ganjar menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.
"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar dia menjelaskan.
Ganjar juga ditanya apa yang akan dilakukannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.
"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, yang kemudian membikin arusnya itu dibalik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat, agamawan, ilmuwan, budayawan, media," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
"Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikkan situasi itu, dan ketika regulasinya tidak mencukupi, jadi ubah regulasinya," sambung dia.
Ganjar kemudian diminta menyebutkan nilai rapor pemerintahan Jokowi dalam hal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, dari skala satu hingga sepuluh.
"Dengan kasus ini jeblok," katanya.
| Nama 55 Anggota DPRD DI Yogyakarta Periode 2024-2029, PDIP Kursi Terbanyak Disusul Gerindra dan PKS |
|
|---|
| Nama 50 Anggota DPRD Surabaya 2024-2029, PDIP, Gerindra dan PKB Raup Kursi Terbanyak |
|
|---|
| NASIB PDIP Usai Kalah di Pilpres Juga Bisa Gagal Raih Kursi Ketua DPR Gegara Oposisi: Revisi UU MD3 |
|
|---|
| USAI Nyatakan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Minta Relawan Perubahan Jangan Berhenti Berjuang |
|
|---|
| PKS Niat Gabung Koalisi Prabowo: Golkar Anggap Sensitif, Gelora Tegas Tolak, PSI Sebut Tak Sehat |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.