DPRD Binjai Lantik Zainal Abidin di Sisa Periode 2019-2024, Maju Lagi pada Pileg Tahun Depan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Zainal Abidin resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Binjai usai menggantikan Beny Aula Sanjaya lewat pergantian antar waktu (PAW).

Pria yang sangat ramah dengan awak media ini, dilantik pada rapat Paripurna DPRD Kota Binjai pada, Kamis (7/12/2023) sore.

Tak hanya itu, Ketua Partai Hanura Kota Binjai ini dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua DPRD Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra.

Sejumlah anggota DPRD dan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, turut menyaksikan momen yang sakral tersebut.

Zainal Abidin dilantik PAW menjalani sisa masa jabatan 2019-2024.

"kehadiran saya bergabung di DPRD Kota Binjai ini merupakan merupakan ridho dari Allah SWT," ujar Zainal, Sabtu (9/12/2023).

"Saya siap jadi wakil rakyat yang amanah, insyaallah," sambungnya.

Pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024, Zainal juga bersaing dari dapil Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

Sedangkan itu, Ketua DPRD Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra, mengucapkan selamat kepada Zainal Abidin.

Dan berpesan agar dirinya cepat berbaur dengan anggota dewan lain beserta seluruh staff dan jajaran yang bertugas di gedung wakil rakyat itu.

"Selamat bergabung, dan selamat bertugas sebagai wakil rakyat," ujar Noor.

Sementara itu, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah berharap agar pelantikan dapat membawa kebahagiaan dan berkat bagi keluarga Zainal Abidin, serta seluruh masyarakat.

Amir menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Binjai sangat tergantung pada peran serta DPRD, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Diharapnya, agar Zainal Abidin dapat bekerja sama dan bersinergi dengan semua pihak untuk memperjuangkan amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Semoga dengan pelantikan anggota dewan yang baru ini, akan semakin meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan legislatif sebagai mitra pemerintah daerah, dan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah," tutup Amir.

(cr23/tribun-medan.com)