Berantas Korupsi, Anies dan Ganjar Sepakat Miskinkan Koruptor, Prabowo Malah Naikkan Gaji Pejabat

Ia sepakat dengan pimpinan KPK bahwa pejabat yang tak patuh melaporkan LHKPN harus dijatuhi sanksi berupa demosi, reposisi, atau hukuman lainnya.

Gagasan lainnya, Anies berjanji mengupayakan pemberantasan korupsi terkait peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) dan perdagangan pengaruh (trading in influence).

“Harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Sektor prioritas Anies mengatakan, pemberantasan korupsi harus dituntaskan di semua sektor.

Namun, menurutnya, ada sejumlah sektor utama yang harus diprioritaskan, salah satunya, aspek pendapatan negara.

“Kami melihat penting sekali aspek ini dilakukan tindakan yang serius, pajak, cukai, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujarnya.

Prabowo akan Tingkatkan Gaji Semua Penyelenggara Negara

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, bakal meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Acara itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Menurut Prabowo, gagasannya meningkatkan gaji para pejabat merupakan bentuk pendekatan sistemik dan bersifat realistis dalam upaya pencegahan korupsi.

Dia memandang, kualitas hidup para pengambil kebijakan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran harus diperbaiki dan dijamin.

Prabowo lantas mencontohkan, hakim-hakim di negara maju, hakim tinggi, dan hakim agung bisa duduk di jabatannya selama seumur hidup di Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Mereka baru bisa berhenti ketika sakit, minta berhenti atau meninggal.

“Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri. Itu di Inggris,” ujarnya.

Namun, Prabowo tidak memerinci berapa besar kenaikan gaji yang dirancangnya.

Dia hanya menyebut bahwa anggaran yang ada mampu dibebankan dengan kenaikan gaji tersebut.

(*/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter