Kritik Keras Seknas FITRA untuk Presiden, Sebut Joko Widodo Plin-plan Soal Netralitas ASN, TNI/Polri

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Gulfino Guevarrato, Manager Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Seknas FITRA mengatakan, Presiden Joko Widodo plin-plan soal netralitas ASN, TNI/Polri.

"Presiden kita ini kayaknya plin-plan. Kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan sebelumnya pada 23 Oktober beliau menyatakan harus netral. Kemudian 30 Oktober 2023 juga bicara soal netralitas," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun-Medan.com, Kamis (1/2/2024).

Ia menambahkan, 30 Desember 2024 Presiden juga bicara netralitas TNI/Polri.

Baca juga: CERITA Bawaslu Medan Awal Mula ASN Kampanyekan Prabowo hingga 6 Orang Dinyatakan Langgar Netralitas

Akan tetapi, pada 24 Januari 2024, Joko Widodo bilang Presiden boleh kampanye dan memihak.

"Kita sebagai warga negara logikanya cemana? Kusut. Tiga kali bicara netralitas yang disampaikan secara langsung. Tapi dirinya sendiri yang menjilat ludahnya. Ini bagaimana?" katanya.

Menurutnya, berbicara nilai-nilai demokrasi harus paham esensi tentang demokrasi.

Sebab, demokrasi itu tidak sekadar menyelenggarakan pemilu dan menghasilkan pemenang.

"Kita harus ingat Bapak Presiden dalam demokrasi ada monokrasi, kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum. Artinya apa? rakyat boleh berdaulat tapi penegakan hukum, nilai-nilai hukum harus dijunjung tinggi," ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 281 disebutkan pejabat negara. Seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus cuti jika ingin ikut kampanye.

Lalu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau dibiayai pakai APBN dan APBD.

"Terdiri apa saja? Misalnya kendaraan dinas, kantor dan seperti menggunakan bansos. Kita lihat kawan kawan semua, datang ke Semarang bagi-bagi bansos, ke Jawa Timur bagi bagi bansos. Lalu ke Bangka juga bagi bagi bansos," katanya.

Tidak hanya itu, pernyataan Zulkifli Hasan menyatakan bansos yang selama ini diberikan dari Presiden. Padahal bukan demikian.

"Bapak Zulkifli Hasan ingat ya, bansos itu bukan duitnya Presiden tapi duitnya rakyat Indonesia. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa bansos itu dari Presiden, tujuannya untuk apa? Ya kepentingan politik," ujarnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya dari dokumen APBN, dana bansos mencapai Rp 70 triliunan yang disalurkan lewat berbagai skema.