GOLKAR Bantah Tudingan Sekjen PDIP soal Politisasi Bansos

TRIBUN-MEDAN.COM - Partai Golkar membantah tudingan PDP soal politisasi bantuan sosial (bansos).

Diketahui, polemik politisasi bansos dikuliti dalam debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sosl bantuan sosial (bansos).

Menurut Anies bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah untuk kepentingan kelompok tertentu dan pemberinya.

Sementara, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. "Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Diketahui akhir-akhir ini, data dan cara penyaluran bansos di sejumlah kota/kabupaten tidak tepat sasaran, karena penyalurannya diduga tidak seusai dengan data di Kementerian Sosial, seperti biasanya biasa bisa di lihat dari Cek Bansos Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id. 

Bahkan, penyaluran bansos di sejumlah kota/kabupaten tersebut diduga dipolitisasi kelompok (koalisi) tertentu, tergantung "bendera" apa si penguasa di kabupaten/kota tersebut. Salah satu contoh penyaluran bansos di Yogyakarta, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, menyebut adanya bantuan sosial (Bansos) yang berada di kantor DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait tudingan itu, Sekretaris DPD Golkar DIY yang juga Wakil Sekretaris TKD Prabowo-Gibran DIY, Erwin Nizar membantah hal tersebut.

"Maling teriak maling lah kalo itu. Kalau saya maling teriak maling. Tidak benar, dan kalau mereka mengatakan itu jangan-jangan mereka yang melakukan itu selama ini," ujarnya Minggu (4/2/2024) malam, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Erwin mengeklaim, bansos yang dibagikan oleh Partai Golkar merupakan inisiatif partai dan relawan.

Pendanaan juga dilakukan secara internal, tidak ada dari pemerintah.

"Iya inisiatif kita. Pendanaan dari kita juga, jadi teman-teman partai dan relawan itu justru gotong royong," kata dia.

"Tidak ada (bansos pemerintah)," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan adanya bantuan sosial (bansos) yang berada di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Yogyakarta.

Hasto mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.