GOLKAR Bantah Tudingan Sekjen PDIP soal Politisasi Bansos

Namun, Hasto tidak memerinci secara jelas mengenai laporan tersebut.

Dia hanya menyatakan, temuan itu juga sudah beredar di media sosial.

Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa hal negatif bagi perhelatan Pemilu 2024.

"Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ujarnya.

Masalah Politisasi Bansos Dikuliti di Debat Capres 

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sosl bantuan sosial (bansos). Menurut Anies bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah untuk kepentingan kelompok tertentu dan pemberinya.

Anies menegaskan keluarga yang membutuhkan harus diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Hal tersebut Anies sampaikan dalam debat capres kelima di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).  "Bila membutuhkan, diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos Plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi," ujar Anies.

Anies menjelaskan, dirinya ingin memastikan rakyat Indonesia hidup dengan sehat. Jika ada rakyat yang sakit, maka dia akan memastikan orang itu ditolong secara cepat. "Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak," katanya.

"Dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang rasa keadilan," imbuh Anies.

Ganjar: negara wajib menciptakan keadilan sosial

Sementara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar istilah bantuan sosial (bansos) diubah menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (kesra).

Ganjar beralasan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial di tengah rakyat, bukan hanya membagikan bansos.

"Kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.

Di samping itu, politikus PDIP ini mengakui bahwa rakyat yang tidak mampu memang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Namun, ia menyebutkan bahwa bantuan yang digelontorkan negara tidak mampu menurunkan kesenjangan sosial, meski angka kemiskinan turun.

Oleh sebab itu, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

"Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Kenapa tidak bertanya ke capres nomor 2 Prabowo?