Pilpres 2024

KUBU AMIN dan Ganjar Ngaku Punya Bukti Kecurangan Pilpres, Gibran Tak Mau Kalah: Saya Juga Ada

Kubu Anies Baswedan-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud tengah mengusut dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. 

Penulis: Tommy Simatupang | Editor: Tommy Simatupang
HO
KUBU AMIN dan Ganjar Ngaku Punya Bukti Kecurangan Pilpres, Gibran Tak Mau Kalah: Saya Juga Ada 

TRIBUN-MEDAN.com - Kubu Anies Baswedan-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud tengah mengusut dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024

Mereka telah mengantongi bukti kecurangan yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Prabowo-Gibran. 

Ganjar yang mendapatkan perolehan paling rendah merasa tak percaya dengan hasil hitung cepat mau pun hasil yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ganjar sempat menanyakan ke publik, apakah perolehan yang cuma 17 persen yang didapat percaya atau tidak. 

Ia merasa ada kongkalikong yang dilakukan kubu Prabowo-Gibran dengan penyelenggara pemilu. Selain itu, ia menduga keterlibatan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran menjadi penyebab dugaan kecurangan. 

Sekarang Ganjar mengusulkan agar para anggota DPR RI yang berasal dari Partai koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengusulkan Hak Angket. 

Hak angket ini guna melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujarnya.

ISU Tak Kompak dan Diisolasi Ganjar, Begini Pengakuan Mahfud MD, Sudah Tak Komunikasi Lagi?
ISU Tak Kompak dan Diisolasi Ganjar, Begini Pengakuan Mahfud MD, Sudah Tak Komunikasi Lagi? (KOLASE/TRIBUN MEDAN)

Kendati demikian, Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ganjar menjelaskan, dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diwujudkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved