REAKSI Sri Mulyani Soal Program Makan Siang Gratis yang Disebut Bakal Habiskan Biaya Rp 120 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan terkait program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran. 

Prabowo-Gibran sudah hampir dipastikan memenangkan Pilpres 2024 dengan keunggulan telak versi hitung cepat dan real count KPU. 

Prabowo-Gibran meraih 58 persen suara atau sekitar 75 juta suara di Indonesia. Sementara, Anies-Muhaimin meraih 24 persen suara dan Ganjar-Mahfud 16 persen suara. 

Prabowo-Gibran memiliki program unggulan yakni Makan Siang Gratis dan Susu Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. 

Program ini bakal menggelontorkan anggaran hingga 120 triliun di tahun pertama. 

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.

Budiman mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budiman mengakui bahwasanya anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun. Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dam susu gratis pada tahun pertama.

Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.

"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.

Dijelaskan Budiman, Prabowo‐Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis.

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Selain itu ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.

Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," pungkasnya.

Sorotan Mahfud MD dan Sri Mulyani

Program makan siang gratis yang jadi program unggulan dari capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan berbagai pihak.

Mahfud MD mengatakan RAPBN 2025 itu seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Dikatakan Mahfud MD seharusnya program tersebut dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara mengenai program capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni makan siang gratis.

Penjelasan Sri Mulyani tentang anggaran program makan siang gratis tersebut disampaikan Senin (26/2/2024), menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, detail mengenai anggaran untuk program makan siang gratis tersebut akan dilihat dalam pembahasan pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga.

“Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” ujarnya dikutip dari video Kompas.TV.

“Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menjelaskan sidang kabinet hari ini membahas tentang range defisit.

“Sidang kabinet hari ini diputuskan, paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8,” ucapnya.

“Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja.”

Ia juga menjelaskan bahwa bulan depan pemerintah akan fokus kepada pagu indikatif dan program-program prioritas.

“Ini kan proses maih berjalan tiga bulan ke depan ya, jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas, seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangani pemilu.”

Saat ditanya mengenai apakah range defisit tersebut sudah memasukkan program makan siang gratis dalam penghitungan, ia mengatakan semuanya sudah harus masuk di situ.

“Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen yang ada.” ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani Salami Prabowo, Pengamat Sebut Tak Punya Chemistry hingga Nama Tak Akan Masuk Kabinet

Baca juga: PROFIL Brigjen Pol Hisar Siallagan, Mantan Kapolresta Manado, Kini Jabat Kepala BNN Kalimantan Utara

(*/tribun-medan.com)