Pilpres 2024
DISENTIL PDIP, Jokowi Ngaku Punya Tujuan Khusus Bahas Makan Gratis Saat Sidang Kabinet
Disentil PDIP, Presiden Jokowi ngaku punya tujuan khusus bahas program makan gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/PDIP-Singgung-Kabinet-Jokowi-Lagi-Bangun-Skenario-Pemilu-Sudah-Selesai-Usai-Bahas-Makan-Gratis.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Abdul-Muis-guru-dipecat.jpg)
“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran."
"Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” pungkasnya.
Baca juga: Para Bocah Liverpool di Atas Angin, Jurgen Klopp Puji Satu Pemain Jadi Juru Selamat The Reds
Baca juga: Viral Komplotan Maling Bermobil Terekam CCTV Curi Sepeda Motor di Kawasan Komplek Tasbih II
PDIP Singgung Skenario Kabinet Jokowi
Sebelumnya, PDIP singgung kabinet Jokowi membangun skenario pemilu sudah selesai.
Adapun buntut kabinet Jokowi membahas makan gratis program unggulan Prabowo-Gibran, PDIP menyinggung skenario pemilu sudah selesai telah dibangun.
Dimana disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, program makan siang gratis yang diusulkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak sepatutnya dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Hasto, pembahasan makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi seolah-olah membangun skenario bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dan Prabowo ditetapkan sebagai calon presiden terpilih.
"Ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," kata Hasto dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (29/2/2024).
Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintahan Jokowi sudah membahas program makan siang gratis sementara Prabowo belum ditetapkan terpilih, bahkan KPU pun baru memmulai proses rekapitulasi.
"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," kata dia.
(*/tribun-medan.com)
Baca juga: SIMAK Rincian Lengkap Gaji PNS, PPPK, Polisi Setelah Naik 8 Persen, Dibayarkan Mulai 1 Maret 2024
Baca juga: REAKSI Mayor Teddy Saat Wajahnya Dicubit Luhut Binsar Pandjaitan, Ekspresinya Disorot, Tak Berkutik
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.