DULU DIBANGGAKAN Edy Rahmayadi, Kini Kadinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Malah Ditahan Kejaksaan

TRIBUN-MEDAN.COM - Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut pada Kamis (5/1/2023), oleh Gubernur Sumut yang pada saat itu masih dijabat Edy Rahmayadi. 

Gubernur Edy Rahmayadi mengungkap alasannya mengangkat Alwi Mujahit Hasibuan (AMH) sebagai Kadinkes Sumut menggantikan drg Ismail Lubis, karena ingin menempatkan orang yang spesifik pada bidangnya.

Menurut Edy Rahmayadi, Alwi Mujahit Hasibuan merupakan sosok yang tepat menjadi Kadinkes Sumut. “Dia (Ismail) itu dokter gigi, apakah dokter gigi itu tidak bisa memanage tentang kesehatan bisa? Bisa. Tetapi kita butuh yang spesifik untuk mendapatkan tadi itu contoh telescouting, rumah-rumah sakit. Nah, rakyat Sumut mengetahui kita sedang menggalakkan menyiapkan infratstruktur kesehatan. Ini makanya kita mempersiapkan orang-orang yang tahu spesifik tentang kesehatan. Baik koordinasi bicara tentang kesehatan, koordinasi dengan universitas-universitas yang ada pendidikan dan urusan tentang kesehatan dan inilah yang sedang kita komunikasikan. Kalau tak nyaman besok kita ulangi lagi,” ujar Edy Rahmayadi kepada wartawan saat itu.

Kini, Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumut malah memenjarakan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan. Penahanannya setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumut TA 2020, di masa Covid-19.

Tidak hanya menahan Alwi saja, jaksa juga menahan Robby Messa Nura. Ia merupakan rekanan dalam pengadaan barang tersebut. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Yos Arnold Tarigan mengatakan, kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. Ada yang ditahan di Rutan Pancurbatu, dan ada yang ditahan di Rutan Labuhan Deli.

Dalam siaran persnya, Yos menerangkan perkara ini bermula pada tahun 2020 silam. Saat itu Dinas Kesehatan Sumut mengadakan program pegadaan APH dengan nilai kontrak sebesar Rp 39.978.000.000.

Salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana dalam penyusunan RAB yang ditandatangani oleh tersangka dr. AMH diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai dalam RAB tersebut terjadi pemahalan harga/mark up yang cukup signifikan.

Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN (selaku pihak swasta/rekanan), sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut. 

"Disamping itu, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5," katanya. 

Adapun jenis pengadaan yang dilakukan berupa baju APD, helm, sepatu boot, masker bedah, hand screen dan masker N95.

Lebih lanjut Yos menyampaikan bahwa akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 24.007.295.676,80. 

"Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," jelasnya. 

Saat ditanya apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam perkara ini, Yos Arnold menyampaikan bahwa Tim Penyidik telah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan pelacakan kerugian negara mengalir ke siapa saja. 

"Kita meminta kepada pihak-pihak yang menerima aliran dana dari tindak pidana dugaan korupsi ini agar segera mengembalikannya ke tim penyidik," tandasnya.

Dugaan Korupsi Lain di Dinkes Sumut Mengambang