PDIP Masih Ngotot Pilpres 2 Putaran, Yusril Tegaskan Tak Akan Ada: Sudah 50 Persen Lebih!

TRIBUN-MEDAN.COM – PDIP masih ngotot Pilpres dua putaran, TKN Prabowo-Gibran yakni Yusril Ihza Mahendra tegaskan tak akan ada.

Adapun Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua pada perhelatan Pemilu 2024.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Prabowo-Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50 persen saat ini.

"MK tuh sudah dipastikan kapan dia akan bersidangnya.

Kalau misalnya sekarang ini pada putaran pertama sudah ada pemenangnya, artinya sudah mendapat 50 persen lebih seperti Pak Prabowo, Pak Gibran sekarang ini," ujar Yusril, Senin (18/3/2024) dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com.

"Selain 50 persen lebih, juga sudah memenangkan lebih 20 persen dari setengah provinsi yang ada di Tanah Air kita.

Maka, sudah dipastikan beliau itu adalah sebagai pemenang. Artinya, tidak akan ada putaran kedua," ucap dia.

Yusril menyampaikan, hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, jika di putaran pertama belum ada pemenang, belum akan ada sidang MK.

Dia menegaskan, hasil Pilpres 2024 baru bisa dibawa ke MK jika hasilnya sudah ditetapkan secara final.

Hanya saja, Yusril menyebutkan, saat ini hampir dipastikan tidak akan ada putaran kedua.

"Maka hanya putaran pertama, dan putaran pertama sudah ada pemenangnya.

Nantinya tanggal 20 Maret akan diumumkan oleh KPU, maka surat keputusan KPU itu menjadi obyek sengketa untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu ada jadwalnya ya," tutur Yusril.

Yusril mengatakan, ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024 nanti, mereka yang tidak puas, baik Anies-Muhaimin ataupun Ganjar-Mahfud harus mendaftar ke MK tiga hari setelah pengumuman.

Menurut Yusril, mereka yang tidak puas harus mendaftar ke MK pada tanggal 23 Maret 2024.

Yusril memprediksi MK baru akan menggelar persidangan pada pertengahan April 2024 karena terbentur libur panjang Ramadhan 2024.

"Mengingat ini sudah bulan suci Ramadhan, sudah menjelang akhir bulan Maret, dan kita tahu akhir Ramadhan ini kan ada libur panjang nih.

Dan sehingga dugaan saya baru akan mulai ya setelah tanggal 16 April yang akan datang. MK itu bersidang itu dua minggu harus mengambil keputusan.

Berarti kalau tanggal 16 dia bersidang, ya sekitar tanggal 30 April sudah harus ada keputusan," ucap dia.

Baca juga: Pelatih Irwansyah Sukses Raih Gelar Juara All England bersama Jonatan Christie, Ini Tanggapan PBSI

Baca juga: VIRAL Video Bobby Nasution Marahi Kontraktor, Dituding Cuma Pencitraan: Nanti Dibilang Gak Dicek

Hasto Sebut Harusnya 2 Putaran

Sebelumnya, PDIP menyebut seharusnya Pilpres 2024 ini berlangsung 2 putaran.

Menurut pakar IT PDIP, Pilpres 2024 harusnya dua putaran dengan kontestan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, untuk memenuhi keinginan pemerintah agar Pilpres satu putaran, suara Ganjar-Mahfud terpaksa digembosi.

Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah wawancara, Sabtu (16/4/2024).

Menurut Hasto, perolehan suara Ganjar-Mahfud seharusnya 33 persen berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDIP terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menjelaskan, audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ternyata, terdapat Json Script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16 persen.

"Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Json Sript pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar-Mahfud 33 persen, Prabowo-Gibran 43 persen," kata Hasto.

Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar IT menyimpulkan Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam dua putaran, karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas 51 persen.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan tidak kuatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2, termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: TERKUAK Hasil Uji Kebohongan Yudha Arfandi, Kibul Soal Letak CCTV hingga Kekerasan pada Tamara

Baca juga: Kecewa Ratu Wulla Mundur Padahal Raih Suara Tertinggi, Warga Sumba Barat Daya Bakar 73.000 Lilin

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter