Breaking News

Pilpres 2024

90 Persen Publik Setuju Kemenangan Prabowo-Gibran, Kubu Ganjar Masih Ogah Akui Kekalahan: Kecurangan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa sebanyak 90 persen publik menerima kemenangan Prabowo-Gibran di Pemilu Presiden 2024. 

HO
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa sebanyak 90 persen publik menerima kemenangan Prabowo-Gibran di Pemilu Presiden 2024.  

TRIBUN-MEDAN.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa sebanyak 90 persen publik menerima kemenangan Prabowo-Gibran di Pemilu Presiden 2024. 

Meski begitu, laporan gugatan tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Capres Ganjar-Mahfud dan Capres Anies-Muhaimin belum bisa menerima kekalahan di Pilpres 2024. 

LSI mengungkapkan bahwa hasil survei ini kepada responden. 

“Jika nanti KPU memutuskan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran, apakah Ibu/Bapak akan setuju atau tidak setuju?” Hasilnya, 89,8 persen responden menjawab “Ya, saya akan setuju dengan keputusan KPU”.

Sedangkan 9,3 persen responden menjawab “Saya tidak setuju dengan keputusan KPU”.

Sisanya, sebanyak 0,9 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

“Memang ada sekitar hampir 10 persen, 9,3 persen yang tidak percaya atau tidak setuju dengan keputusan KPU. Tapi ada yang lebih besar hampir 90 persen, 89,8 persen yang akan setuju dengan keputusan KPU,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube LSI Denny JA Official, Jumat (22/3/2024).

Dilihat dari basis pilihan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), responden yang memilih Prabowo-Gibran paling banyak setuju dengan keputusan KPU.

Namun, ada juga pemilih Prabowo-Gibran yang tidak setuju.

Sementara itu, responden pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar paling banyak menyatakan ketidaksetujuan.

Baca juga: BAHLIL Ungkap Ada Partai Baru yang akan Merapat ke Prabowo-Gibran: Warnanya Sejuk

Baca juga: Ada Peringatan Sebelum Muncul Serangan Brutal Teroris di Gedung Konser, Inteligen Rusia Kecolongan

Kubu Ganjar Belum Terima Kekalahan

Kubu Ganjar-Mahfud belum bisa menerima penetapan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Prabowo-Gibran telah memperoleh sebanyak 96.214.691 suara di Pilpres 2024. Namun, pihak Ganjar-Mahfud sedang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketua Umum Ganjarist, Kris Tjantra mengaku belum bisa menerima hasil pengumuman pemenang Pemilu 2024 yang disampaikan KPU RI pada Rabu (20/3/2024) lalu.

Ia dan pendukung Ganjar-Mahfud tidak terima karena Pemilu 2024 ini banyak kecurangam yang tidak ditindaklanjuti.

"Kami melihat masih banyak kecurangan ini tidak diatensikan, apalagi masalah sirekap yang tidak ada kejelasan dari KPU," kata Kris kepada Wartakotalive.com, Sabtu (23/3/2024).

Menurut Kris, KPU RI harus segera dilakukan audit forensik guna membongkar dugaan kecurangan yang telah terjadi pasca pemungutan suara.

Selain kecurangan penggelembungan suara, kata Kris, adanya bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Pemerintah Pusat secara masif juga dinilai menyalahi aturan Pemilu.

Sebab, Kris menilai jangka waktu pembagian Bansos kepada masyarakat bukan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2024.

Kris mengatakan, seharusnya Bansos itu disalurkan oleh Pemerintah Pusat di bulan Maret.

"Dan ini harus disikapi, masyarakat harus bisa lebih peka dan melihat persoalan bukan angka tapi prosesnya. Bagaimana pra, saat dan pasca Pilpres semua sudah dikondisikan," terangnya.

Kris melihat, saat ini sejumlah daerah khususnya di pulau Jawa sedang diterpa musibah.

Misalnya di Tuban, Jumat (22/3/2024) kemarin dari data BMKG mengalami gempa hingga 19 kali susulan.

Kemudian, lanjut Kris, beberapa wilayah di Jawa Tengah mengalami banjir dan musibah yang terjadi beberapa hari ini belum ada Bansos dari Pemerintah Pusat.

"Banjir terus gempa, justru di momen ini harusnya turun (Bansos). Tapi kami tidak melihat Bansos ini turun disaat masyarakat membutuhkan," terangnya.

Baca juga: Barcelona Tersinggung Dianggap Klub Miskin, Kini Bakal Menolak Banyak Tawaran Masuk

Baca juga: UPDATE Hasil FIFA Matchday, Dua Wakil ASEAN Keok, Belanda Pesta Gol hingga Spanyol Tumbang

Oleh karena itu, Ganjarist merasa ada kejanggalan pembagian sembako dan menduga sebagai langkah untuk memenangkan salah satu Paslon di Pemilu 2024.

Tim Ganjar-Mahfud diakui Kris berencana gugat dugaan kecurangan hasil Pemilu 2024 ini di Mahkamah Konstitusi (MK).

Krist berharap kepada MK yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024.

"Indikasi kecurangan ini kan dari tim PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) sudah melaporkan ke Bawaslu, tapi tidak dapat respon. Satu-satunya lembaga tinggi negara yang bisa kita percayai dan punya marwah ya Mahkamah Konstitusi," imbuhnya. 

Anies Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Lahir dari Kecurangan

Capres Anies Baswedan menyinggung soal kejujuran setelah KPU menetapkan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua.

“Dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting dari hasil akhirnya,” ucap Anies dalam keterangan pers-nya, Rabu (20/3/2024).

Anies mengatakan proses pemilihan itu penting, di antaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati.

"Proses pemilihan itu penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusifitas dalam hasilnya,” tambahnya.

Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. 

Maka, dikatakan dia, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

“Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi,” kata Anies.

Anies menilai dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan, bukan dengan melakukan agitasi kepada publik.

“Namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra reformasi,” terangnya

Meskipun Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional Timnas AMIN sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil, dia mengatakan berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan.

“Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II,” paparnya.

“Kami sadar, dalam situasi saat ini, kemungkinan mendapatkan keadilan terasa amat kecil. Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik, bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Anies juga mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apapaun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini

“Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ ajak Anies 

“Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh nanti, kami akan tetap membersamai gerakan perubahan. Insya Allah, gerakan ini akan terus bergulir membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik dan diperlukan oleh bangsa ini,” pungkasnya

Diberitakan sebelummya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Hal itu didasari oleh hasil rekapitulasi perolehan suara pada 128 wilayah kerja panitia pemilihn luar negeri (PPLN) dan 38 provinsi yang dilakukan KPU sejak Rabu (28/2/2024) hingga hari ini, Rabu (20/3/2024).

Prabowo - Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara.

Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara.

Terakhir, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara.

Dari total 38 provinsi, Prabowo - Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies - Muhaimin unggul di dua provinsi. Sementara, Ganjar - Mahfud tak unggul di provinsi mana pun.

(*/tribun-medan.com)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved