LEDEKAN Nyelekit Ketua MK ke Airlangga Saat Berdalih Tak Ada Bansos Bungkus Kuning: Warna Lain Ada?

Sebagai informasi, MK memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bicara seputar politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo serta pengerahan anggaran negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK.

Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama mempersoalkan mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan 2 tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

Mereka juga menyoroti keterlibatan aktif Jokowi dalam membagikan langsung bansos tersebut, utamanya berkaitan kunjungan kerja Kepala Negara ke Jawa Tengah yang intensitasnya lebih tinggi ketimbang wilayah lainnya selama masa kampanye Pemilu 2024.

Keempat menteri menyampaikan paparan awal, sebelum kemudian majelis hakim melontarkan aneka pertanyaan kepada mereka.

Hanya majelis hakim yang boleh bertanya kepada mereka. Para pihak dalam sidang ini juga dilarang menyampaikan interupsi.

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, Mahkamah tidak memanggil langsung Presiden Jokowi karena menganggapnya tidak elok seorang kepala negara disidang oleh Mahkamah.

Seandainya Jokowi hanya berstatus kepala pemerintahan, menurut dia, MK bakal memanggil yang bersangkutan.

Baca juga: Bupati Deliserdang: Manfaatkan Momentum Ramadan untuk Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan 

Baca juga: INI PESAN Presiden Jokowi kepada Marsekal TNI Tonny Harjono setelah Dilantik Menjadi KASAU

Hakim MK Cecar Sri Mulyani Cs soal Sumber Dana Bansos Jokowi

Disisi lain, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mencecar berbagai pertanyaan kepada empat menteri yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Keempatnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Hakim Saldi Isra awalnya menanyakan soal alasan Presiden Jokowi yang memilih melakukan kunjungan kerja lebih banyak ke Jawa Tengah ketimbang provinsi lainnya jelang pemilu.

Hal ini didasarkan dari dalil persidangan sebelumnya yang diajukan paslon 01 dan 03.

"Apa kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" kata Saldi Isra di Gedung MK yang juga disiarkan secara live, Jumat (5/4/2024).

"Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak? Tolong kami dibantu oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini," ucapnya lagi.

Kemudian, hakim Saldi Isra menanyakan dari mana sumber dana bansos yang digunakan Presiden Jokowi selama melakukan serangkaian kunjungan ke daerah.