KALAH di Pilpres, Mahfud Dorong Gibran Didiskualifikasi, Sebelumnya Sebut Status Cawapres Gibran Sah

TRIBUN-MEDAN.com - Mahfud MD mengubah pernyataannya setelah kalah dalam Pilpres 2024. Mahfud yang maju sebagai cawapres Ganjar Pranowo mendadak mengubah pernyataannya terkait  status Gibran Rakabuming maju dalam Pilpres. 

Pada November 2023, Mahfud memastikan bahwa kepesertaan Gibran sebagai Cawapres sudah sah secara hukum. Akan tetapi, pada 5 April di tengah sidang sengketa Pilpres, Mahfud menyebut Gibran seharusnya didiskualifikasi karena tidak  melanggar aturan soal syarat usia. 

Jika merujuk pada pernyataan Mahfud MD pada November 2023, ia mengatakan bahwa kepesertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto sudah sah secara hukum.

Hal tersebut dia katakan usai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menyusul pelanggaran etik yang dilakukannya dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai," kata Mahfud di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Buka Puasa Bersama Jurnalis, Pj Gubernur: Tuhan Maha Tahu tapi Dunia Perlu Dikasih Tahu

Baca juga: Penumpang Bus ALS Mulai Meningkat H-4 Lebaran, Sehari Capai 500 Penumpang Tujuan Madina dan Sumbar

Mahfud menyatakan, keputusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengikat.

MKMK pun sudah menyatakan tidak bisa mengoreksi atau bahkan membatalkan Putusan 90 itu sekalipun pelanggaran etik terjadi di sana.

Hal ini mengingat MKMK adalah lembaga penegak etik dan tidak dalam kapasitas menilai keabsahan putusan MK. Mengoreksi putusan MK akan membuat MKMK memiliki superioritas legal terhadap MK.

"Putusan MK itu sudah mengikat. (Pemilu) harus berjalan dengan pasangan yang ada," ucap Mahfud.

Mahfud lalu tidak mempermasalahkan lebih lanjut terkait pencalonan Gibran. Ia menyatakan, perbedaan dalam demokrasi adalah hal yang wajar.

"Ndak apa-apa bagus, bagus. Demokrasi harus begitu, harus ada riak-riak yang agak hangat, tapi jangan pecah," jelas Mahfud.

Mahfud Ubah Pernyataan Soal Gibran

Setelah kalah dalam kontestasi Pilpres, Mahfud tiba-tiba mengubah pernyataannya terkait Gibran. 

Mahfud mengatakan hakim MK bisa memutuskan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak berhak dilantik karena pencalonannya dianggap cacat secara hukum.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menanggapi artikel dari Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana yang terbit di Harian Kompas pada Kamis (4/4/2024).

Dalam artikel berjudul Mencari Keadilan Pilpres 2024 dengan subjudul Putusan pemilu yang berkeadilan tersebut, Denny menawarkan pandangannya soal sejumlah opsi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.

Baca juga: PENGAKUAN Majikan Maya TKW di Taiwan, Haru Ibunya Dilindungi Saat Gempa: Seperti Keluarga Sendiri

Baca juga: 45 Nama Anggota DPRD Bengkalis Periode 2024-2029, Caleg Pendatang Baru Ramaikan Gedung Dewan

Satu di antaranya adalah hanya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Soal itu, Mahfud MD menyerahkannya pada MK sebagai pengambil keputusan.

Namun demikian Mahfud menilai argumentasi Denny memiliki dasar.

"Presiden terpilihnya sah karena prosedurnya sudah benar, lalu wapresnya karena cacat (prosedur) dianggap tidak bisa dilantik, misalnya itu kan opsi ya. Terserah MK-nya saja," kata Mahfud di sela-sela olahraga sore di Taman Suropati Jakarta Pusat pada Kamis (4/4/2024).

"Dan itu dasarnya ada, pasal 8 ayat 2 (UUD) di mana kalau misalnya karena sesuatu hal presiden dinyatakan tidak ada, tidak bisa bertugas atau berhalangan tetap, atau tidak bisa melaksanakan tugas konstitusional atau wakil presiden, itu memang ada opsinya," imbuhnya.

Menurut Mahfud, semua opsi yang ditawarkan Denny memungkinkan termasuk misalnya MK memutuskan mendiskualifikasi, melakukan pemungutan suara ulang, atau bahkan menyatakan perkaranya sudah selesai.

Bahkan, menurutnya opsi-opsi yang diusulkan tersebut masih bisa berkembang lebih banyak lagi tergantung dengan MK.

"Dari empat opsi yang ditawarkan oleh Denny, saya kira opsinya bisa berkembang menjadi lima sampai enam opsi, tergantung MK," kata dia.

Dalam artikelnya di Harian Kompas berjudul Mencari Keadilan Pilpres 2024 yang diunggahnya di akun X pada Kamis (4/4/2024), Denny di antaranya mempertanyakan empat pertanyaan prinsip yang hadir di hadapan hakim konstitusi.

Komisaris Pelni Dede Budhayarto Sorot Sikap Mahfud

Pada akun twitternya @Dede Budhayarto, Komisaris Pelni ini menilai Mahfud sudah mulai tidak waras.

Ia mengatakan bahwa sejak kalah di Pilpres Mahfud sering berubah-ubah dalam memberikan keterangan. 

"Kalau sudah KEOK orng bisa jadi sengklek. İni contohnya"cuit Dede sembari melampirkan artikel pernyataan Mahfud terkait kepesertaan Gibran.

(*/tribun-medan.com)