BENARKAH Jokowi Dukung Prabowo untuk Bayar 'Utang' Megawati? Joman Ungkit Perjanjian Batu Tulis

TRIBUN-MEDAN.com - Dukungan Jokowi ke Prabowo disebut-sebut sebagai bentuk memnuhi 'utang' Megawati. Ketua Umum Relawan Prabowo sekaligus Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer yakin sikap Jokowi mendukung Prabowo di Pilpres untuk memenuhi perjanjian Batu Tulis yang tidak ditepati Megawati. 

Perjanjian Batu Tulis merupakan perjanjian antara Megawati sebagai Ketum PDIP dengan Prabowo Subianto Ketum Gerindra. 

Pada perjanjian itu, Megawati berjanji bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Namun sayangnya perjanjian itu tidak terwujud. 

Megawati memilih mendukung Joko Widodo dan bertarung dengan Prabowo Subianto. Hal ini disebut membuat Prabowo sakit hati. 

“Ada yang namanya perjanjian Batu Tulis, yang isinya, salah satu poinnya, PDI-P akan mengusung Pak Prabowo (sebagai calon presiden). Ternyata dalam prosesnya tidak,” kata Noel, demikian sapaan akrab Immanuel, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

“Saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi cuma ingin membayar utang itu. ‘Kalau Bu Mega tidak mampu membayarnya, biar saya yang membayarnya’,” ujarnya.

Menurut Noel, Presiden berusaha memutus mata rantai kebencian dan dendam masa lalu karena tidak dipenuhinya perjanjian Batu Tulis oleh Megawati.

Namun, oleh sebagian pihak, dukungan Jokowi ke Prabowo pada Pilpres 2024 justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan Kepala Negara terhadap partainya, PDI-P.

“Seandainya ada diksi pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa enggak ada yang dikhianati,” ujar Noel.

Noel mengatakan, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDI-P merupakan partai yang melahirkannya.

Disebutkan pula bahwa Megawati merupakan sosok orang tua ideologi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai partai besar, lanjut Noel, PDI-P mestinya mengawal gagasan-gagasan dan cita-cita besar. Menurutnya, sikap PDI-P yang menganggap Jokowi berkhianat terhadap partainya kekanak-kanakan.

“Akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan. Ini tidak baik,” kata Noel.

"Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam, dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.