Breaking News

Pilpres 2024

BENARKAH Jokowi Dukung Prabowo untuk Bayar 'Utang' Megawati? Joman Ungkit Perjanjian Batu Tulis

Dukungan Jokowi ke Prabowo disebut-sebut sebagai bentuk memnuhi 'utang' Megawati.

HO
Jokowi dan Megawati 

TRIBUN-MEDAN.com - Dukungan Jokowi ke Prabowo disebut-sebut sebagai bentuk memnuhi 'utang' Megawati. Ketua Umum Relawan Prabowo sekaligus Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer yakin sikap Jokowi mendukung Prabowo di Pilpres untuk memenuhi perjanjian Batu Tulis yang tidak ditepati Megawati

Perjanjian Batu Tulis merupakan perjanjian antara Megawati sebagai Ketum PDIP dengan Prabowo Subianto Ketum Gerindra. 

Pada perjanjian itu, Megawati berjanji bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Namun sayangnya perjanjian itu tidak terwujud. 

Megawati memilih mendukung Joko Widodo dan bertarung dengan Prabowo Subianto. Hal ini disebut membuat Prabowo sakit hati. 

“Ada yang namanya perjanjian Batu Tulis, yang isinya, salah satu poinnya, PDI-P akan mengusung Pak Prabowo (sebagai calon presiden). Ternyata dalam prosesnya tidak,” kata Noel, demikian sapaan akrab Immanuel, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

“Saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi cuma ingin membayar utang itu. ‘Kalau Bu Mega tidak mampu membayarnya, biar saya yang membayarnya’,” ujarnya.

Menurut Noel, Presiden berusaha memutus mata rantai kebencian dan dendam masa lalu karena tidak dipenuhinya perjanjian Batu Tulis oleh Megawati.

Namun, oleh sebagian pihak, dukungan Jokowi ke Prabowo pada Pilpres 2024 justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan Kepala Negara terhadap partainya, PDI-P.

“Seandainya ada diksi pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa enggak ada yang dikhianati,” ujar Noel.

Noel mengatakan, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDI-P merupakan partai yang melahirkannya.

Disebutkan pula bahwa Megawati merupakan sosok orang tua ideologi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai partai besar, lanjut Noel, PDI-P mestinya mengawal gagasan-gagasan dan cita-cita besar. Menurutnya, sikap PDI-P yang menganggap Jokowi berkhianat terhadap partainya kekanak-kanakan.

“Akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan. Ini tidak baik,” kata Noel.

"Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam, dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDI-P. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Adapun kerenggangan hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDI-P ditengarai bermula dari perbedaan sikap pada Pilpres 2024. Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jokowi pun diyakini mendukung putra sulung dan Menteri Pertahanan kabinetnya itu. Sementara, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pilpres 2024. Kendati begitu, pasangan ini kalah dari Prabowo-Gibran.

Perjanjian Batu Tulis

Perjanjian Batu Tulis ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada 16 Mei 2009 dengan tujuh poin kesepakatan.

Prabowo awalnya ingin peran wakil presiden dikuatkan seperti perdana menteri.

Mega menolak usul itu karena dianggap melawan konstitusi. Prabowo menerima kesepakatan karena diberi janji bakal disokong menjadi presiden pada Pemilu 2014 seperti ditulis pada poin ketujuh Perjanjian Batu Tulis.

Berikut ini isi perjanjian Batu Tulis yang dipersoalkan Prabowo itu:

Isi perjanjian Batu Tulis antara Prabowo dan Megawati yang kembali viral
Isi perjanjian Batu Tulis antara Prabowo dan Megawati yang kembali viral (HO)

Berikut ini isi perjanjian Batu Tulis yang dipersoalkan Prabowo
KESEPAKATAN BERSAMA
PDI PERJUANGAN DAN PARTAI GERINDRA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 2009-2014

Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden
Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindera) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.

2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih, mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan kepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet. Berkaitan dengan penugasan pada butir 2 diatas, Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.

4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindera untuk kemakmuran rakyat.

5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan presentase 50 persen dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50?ri pihak Prabowo Subianto.

6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dibentuk bersama-sama melibatkan kader-kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindera serta unsur-unsur masyarakat.

7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Jakarta, 16 Mei 2009

Namun sayangnya, pada poin ketujuh yang sangat diharapkan Prabowo, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memilih mendukung Joko Widodo di Pilpres 2014. 

(*/tribun-medan.com)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved