PKS Niat Gabung Koalisi Prabowo: Golkar Anggap Sensitif, Gelora Tegas Tolak, PSI Sebut Tak Sehat

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres merasa tak nyaman dengan wacana PKS yang ikut merapat. 

Bahkan Golkar merasa wacana PKS bergabung dengan Koalisi Prabowo-Gibran sangat sensitif. 

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.

"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin (29/4/2024).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.

"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.

Gelora Tolak PKS

Partai Gelora secara terang-terangan menolak sinyal PKS gabung ke pemerintahan terpilih.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai aneh jika PKS akhirnya bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024.

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

PSI melalui Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie juga sempat mengatakan bakal ada perhitungan apabila partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin bergabung ke kabinet Prabowo.

Perhitungan tersebut bakal berlaku khususnya bagi partai-partai politik yang dinilai menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpres 2024.

"Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya sudah di luar dari proporsinya," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, 10 Maret 2024.

PKS Siap Jadi Oposisi dan Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap posisinya setelah pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Partai besutan Ahmad Syaikhu itu mengungkap tidak masalah menjadi oposisi maupun berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut PKS merupakan partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

"Kita tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (30/4/2024).

Ia mengatakan kompetisi demokrasi sudah selesai setelah Pemilu 2024 yang lalu. Sebaliknya, PKS pun ingin kembali dalam satu tujuan yaitu membangun bangsa.

Ia mengatakan pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu hanya persoalan teknis saja.

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," katanya.

"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Jazuli mengatakan komunikasi dengan partai politik untuk bekerja sama di eksekutif maupun legislatif juga terjalin baik dan lancar. Termasuk, dengan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.

"Termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hubungan PKS baik-baik saja dan memang sudah lama terjalin baik. Pimpinan PKS sudah biasa saling silaturahim," katanya.

Oleh karenanya, ia menambahkan PKS tidak masalah jika nantinya mengambil sikap sebagai oposisi maupun berkoalisi dengan Prabowo.

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi gak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)