Berita Medan
Masih Banyak Keluhan Warga Terkait Program UHC, Komisi II DPRD Medan Minta Dinkes Lakukan Evaluasi
Program yang sudah berjalan selama dua tahun belakangan ini,terus menjadi sorotoan warga dan DPRD Kota Medan.
Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Pemko Medan telah menerapkan porgram berobat gratis dengan menggunakan KTP atau dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2022.
Program yang sudah berjalan selama dua tahun belakangan ini terus menjadi sorotoan warga dan DPRD Kota Medan.
Anggota Komisi II DPRD Medan Syaiful Ramadhan mengaku masih sering mendapat keluhan dari warga tentang penerapan berobat gratis dengan KTP.
Diterangkan Syaiful, keluhan warga itu diantaranya, masih banyak penolakan dari pihak rumah sakit, apabila warga berobat menggunakan KTP.
Menurut Syaiful, bukan hanya penolakan, pihak rumah sakit pun masih banyak yang minta jaminan dari pasien selain KTP Medan.
"Sampai hari ini saya masih menerima aspirasi warga terkait persoalan ini (berobat gratis dengan KTP) diantaranya masih ada rumah sakit yang minta jaminan dan mempersulit warga untuk berobat,"terangnya, kepada Tribun Medan, Selasa (18/6/2024).
Syaiful menjelaskan, program UHC ini perlu adanya evaluasi lebih lanjut.
"Secara umum saya sudah melihat program ini berjalan dengan baik. Tetapi memang perlu adanya evaluasi lebih lanjut," jelasnya.
Dikatakan Syaiful, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti ketentuan yang berlaku dalam penggunaan berobat gratis cukup dengan KTP.
"Perlu informasi yg utuh dan masif terus menerus agar benar-benar semua warga medan mengetahuinya," ucapnya.
Syaiful menerangkan, Dinas Kesehatan juga seharusnya bisa mengedukasi pihak rumah sakit terkait program berobat gratis cukup dengan KTP.
"Evaluasi dan sosialisasi ini yang diperlukan agar progran berobat gratis cukup dengan KTP bisa dpaat dirasakan masyarakat," ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil DPRD Medan Rajuddin Sagala. Menurutnya, program ini sudah berjalan dengan baik.
Hanya saja, memang masih banyak mendapat keluhan dari warga.
"Kalau keluhan itu, saya rasa pasti masih ada. Cuman memang keluhan ini hal yang wajar dalam satu program. Hanya tinggal sosialisasi yang harus ditingkatkan," terangnya.
Sisa 3 Nama, Lelang Jabatan Inspektorat jadi Sorotan, Ada Kepentingan Elit |
![]() |
---|
Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia Bahas Kepailitan agar Berlandaskan Hukum |
![]() |
---|
Mimi Tanahnya Dirampas Oknum, Hans Silalahi Laporkan Balik Tjong Budi dan Alimin |
![]() |
---|
Suasana Sat Brimob Polda Sumut Jelang Aksi Solidaritas Ojol Buntut Tewasnya Afan Kurniawan |
![]() |
---|
Taman Lili Suheri Diplot Jadi Tempat UMKM, Seni, Kreativitas Anak Muda |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.