Rocky Gerung Usulkan IKN Dibangun dari Uang Rp500 T Ini Jika APBN Tak Cukup, Jansen Sitindaon Setuju

Jika pembangunan IKN sesuai dengan master plan-nya, Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan. Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik. Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan. Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen. Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara. Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun. Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: ALASAN Politisi Demokrat Jansen Sitindaon Usul Agar Judol Lebih Baik Dilegalkan Saja

Baca juga: JANSEN SITINDAON Usul Judi Online Lebih Baik Dilegalkan, KARIN: Bang Jansen, Kau Masih Waras Kan?