PEMERINTAH Gagal Ambil Data-data 282 Lembaga dan Pemda Disandera Hacker, Budi Arie Didesak Mundur

'"Kedua, betul kah sudah pernah ada permintaan back up dari Telkom kepada Kominfo? Itu juga isu yang beredar, dan saya rasa perlu diluruskan. Saya rasa toh kalau ditutupi akan terbuka juga," sambungnya.

Menjawab pertanyaan itu, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan, pihaknya menyebut masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Pertanyaan pertama, apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik," kata perwakilan Telkom.

"Saya enggak bilang terlibat, Pak, ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem anda. Jadi orangnya mungkin enggak ngerti, enggak harus terlibat juga. Tapi lalai," kata Meutya.

"Baik, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian," jawab perwakilan Telkom.

Serangan siber terhadap server PDN ini diketahui terjadi lantaran adanya virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai lockbit 3.0. Peretas juga meminta uang sebesar 8 juta dollar untuk tebusan dari peretas server PDN. Namun, pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta si hacker. Pemerintah pun memasrahkan data yang sudah diretas itu.

Tidak Ada Backup Data, BSSN Lempar Bola ke Kemeninfo

Komisi I DPR heran dengan tidak adanya back up data di Pusat Data Nasional (PDN) sementara Surabaya yang diserang oleh peretas beberapa waktu lalu.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dicecar terkait back up data pun melempar bola ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hal tersebut terjadi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi karena dirinya mengungkap bahwa tidak adanya back up data menjadi permasalahan utama dari serangan PDN ini.

"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," ungkap Hinsa.

"Mohon maaf, tidak ada peta apa?" tanya Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kebingungan.

"Back up data yang di PDNS 1 Surabaya," kata Hinsa.