PEMERINTAH Gagal Ambil Data-data 282 Lembaga dan Pemda Disandera Hacker, Budi Arie Didesak Mundur

"Di masing-masing instansi, ada di Batam?" tanya Meutya lagi.

"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi sebenarnya seharusnya kan itu DRC (disaster recovery center)," jelas Hinsa.

Menurut Hinsa, seharusnya PDN di Surabaya juga harus menerapkan sistem back up data, seperti cold site di Batam. Maka dari itu, ketika ada gangguan, seharusnya masalah bisa selesai sesimpel mati listrik.

"Artinya apa? Data di Surabaya seharusnya harus ada, seharusnya persis seperti itu di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya, analoginya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset, kira-kira gitu loh sebenarnya," papar Hinsa.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin turut kebingungan dengan tidak adanya back up data di PDN sementara Surabaya. Namun, Hinsa memilih untuk melempar bola ke Kominfo.

"Kenapa tidak ada (backup)?" tanya TB Hasanuddin.

"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak," kata Hinsa.

"Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa tidak ada?" tukas TB Hasanuddin.

"Baik, mungkin ranahnya Pak Kominfo yang akan menjawab," ucap Hinsa.

"Berapa persen yang ter-back up di Batam?" tanya Meutya.

"Hanya 2 persen, dari data yang ada di Surabaya," jawab Hinsa.

"Yang dikunci ransomware di Surabaya hanya 2 persen?" kata Meutya.

"Iya. Makanya itu tidak dikatakan DRC, hanya tempat penyimpanan data," imbuh Hinsa.

Resiko Jika Minta Bantuan FBI

Sementara, Wakil Ketua DPR Letjen (Purn) Lodewijk Paulus mengatakan harapan untuk membuka data di sistem pusat data nasional (PDN) sementara yang diretas oleh hacker sebenarnya masih ada.

Lodewijk lantas menyinggung bantuan dari Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk membantu menyelesaikan persoalan peretasan PDN sementara di Surabaya ini.

Hal tersebut terjadi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

"Dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI, terkait dengan brain cipher ransom, termasuk pengamanan baru dari lockbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerja sama dengan FBI ini?" ujar Lodewijk.

"Sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap, data yang sudah di-encrypt oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka, karena kunci yang punya dia. Tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu itu ada berapa, Pak Siburian, belajar dulu kalau gitu, kunci yang besar itu. Kan cuma 11 variabelnya," sambungnya.

Lodewijk menjelaskan, berdasarkan pemaparan Menkominfo Budi Arie, Amerika Serikat (AS) selaku negara tempat FBI berada mendapat banyak serangan siber.

Hanya saja, kata dia, jika meminta bantuan FBI, maka risikonya adalah Indonesia membocorkan data kepada FBI.

"Memang ada risiko kalau kita minta, otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau menunggu dengan back up ini kita entry ulang," imbuh Lodewijk.

Diketahui, sudah sepekan Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan “Ransomware” yang terjadi Kamis (20/6/2024).

Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.

Namun, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Di tengah upaya investigasi dan pemulihan data yang dilakukan sebelumnya, tim gabungan menemukan pesan berisi permintaan tebusan dari peretas.

Pemerintah Indonesia diminta membayar senilai 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar, jika ingin data-data yang tersimpan di PDN dibuka oleh peretas. Namun, pemerintah menolak negosiasi itu.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: PUSAT DATA NASIONAL Disandera Hacker, Minta Tebusan Rp 131 M, Kemenkumham Pindahkan Data ke Amazon