BREAKING NEWS: Juru Parkir Demo Wali Kota, Tuntut Ubah Parkir Berlangganan Kembali ke Konvensional

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Puluhan juru Parkir Kota Medan datangi kantor Wali Kota di Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (29/7/2024).

Amatan Tribun Medan, puluhan jukir tersebut datang untuk menolak program parkir berlangganan Pemko Medan.

Dalam aksi tersebut ada beberapa tulisan tentang program parkir berlangganan yang baru berjalan sebulan belakangan.

"Batalkan Perwal Parkir Berlangganan. Karena, tidak sesuai dengan Perda. Parkir Berlangganan membuat kegaduhan antara jukir dan masyarakat,"tulisan dalam poster tersebut.

Ketua Aksi unjuk rasa, Domu Gaho mengatakan  seluruh jukir yang datang ke Kantor Wali Kota ini ingin menyampaikan beberapa tuntutan.

Menurut Domu, seluruh juru parkir di Kota Medan menolak adanya parkir berlangganan.

Mereka menginginkan sistem parkir kembali ke sistem konvensional.

"Yang kita tuntut yaitu segera kita cabut Perwal. Perwal yang dimaksud yaitu, Perwal nomor 6 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan Parkir berlangganan," terangnya.

Domu juga meminta kepada Wali Kota untuk patuh terhadap Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

"Kita minta sistem parkir kembali konvensional. Kami tidak permasalahan sistem e-parking. Yang kami permasalahkan itu sistem parkir berlangganan," ucapnya.

Dijelaskannya, sistem parkir berlangganan ini membuat jukir dan masyarakat menjadi ribut.

"Sistem parkir berlangganan ini bersentuhan langsung dengan jukir. Sehingga, banyak terjadi ribut antara jukir dan masyarakat," ucapnya.

Dalam aksi itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar lubis hadir menemui para massa.

Pada kesempatan itu, Iswar meminta, satu perwakilan jukir bisa menemuinya di kantornya untuk berdiskusi.

Iswar menjelaskan seluruh aspirasi para jukir akan diterima dan ditelaah kembali.

"Pertama atas aksi ini kami sampaikan terimakasih. Karena mereka (para jukir) sudah melakukan aksi dengan tertib," jelasnya.

Dikatakan Iswar, terkait tuntutan para jukir untuk mengembalikan sistem parkir berlangganan, akan diterima dengan baik.

"Semua orang berhak untuk menyampaikan keinginan dan aspirasinya. Tetapi, keinginan ini tidak semua bisa terwujud saat itu juga," ucapnya.

Iswar juga merespon terkait tuntutan Perwal Nomor 26 tahun 2024 tentang parkir berlangganan.

"Perwal nomor 26 tahun 2024 ini merupakan perwal yang sangat berpihak sama semua elemen terutama pada masyarakat dan jukir," ucapnya.

Untuk masyarakat, mereka akan mendapat keuntungan berkurangnya beban biaya parkirnya.

"Pertama berpihak sama masyarakat. Karena masyarakat juga dibebani dengan biaya parkir yang murah. Karena, kalau tidak parkir berlangganan, dia bisa dalam satu kali parkir bayar Rp 5.000," ucapnya.

Sementara untuk jukir, mereka mendapat keuntungan berupa gaji bulanan dan tanggungan BPJS.

"Mereka (jukir) dapat gaji bulanan dan tanggungan BPJS. Jadi sebenarnya menguntungkan. Hanya saja memang dalam pelaksanaan kami mengakui belum sempurna," katanya.

Untuk itu, kata Iswar aksi-aksi dan tuntutan para jukir ini merupakan hal-hal yang positif dalam menyampaikan kebijakan.

"Permintaan masyarakat, masyarakay bebas meminta. Jangankan sama pemerintah, minta sama Tuhan pun bebas. Pertanyaannya, kadang-kadang tidak semua keinginan kita terkabul secara utuh. Ada terkabul separoh, ada yang seutuhnya. Semua aspirasi itu akan menjadi masukan Pemko Medan," jelasnya.

Jukir Pertanyakan Vendor yang Digunakan Pemko di Sistem Parkir berlangganan

Sejumlah juru parkir mempertanyakan nama-nama vendor yang ditetapkan di Parkir berlangganan bukanlah vendor yang lama.

Menurut sejumlah juru parkir ini, seharusnya nama-nama vendor yang ditetapkan itu vendor yang lama.

Sejumlah juru parkir ini pun menilai, pemilihan vendor terkesan cepat dan ditutup-tutupi.

"Kemudian kenapa vendor-vendor lama di hapus di ganti dengan vendor yang baru. Harusnya vendor lama juga lah," ucap para aksi unjuk rasa itu.

Namun, Iswar yang mendengar keluhan itu mengatakan, vendor yang saat ini menjadi pengelola jukir parkir berlangganan di dapat dari e-katalog.

"Pemilihan vendor itu berasal dari e-katalog. Semua yang mendaftar dipilih dari sana," ucap Iswar.

Menurut Iswar, ada 12 vendor yang terpilih dalam pengelolaan juru parkir dan wilayah berlangganan.

"Ada 12 itu, sudah terpilih. Untuk data nanti saya lihat dulu. Tapi yang pasti tidak ada yang ditutupi atau terkesan cepat dalam pemilihan vendor," katanya.

Kadishub Minta Maaf Parkir berlangganan Belum Maksimal, Bantah Jukir Dibebankan Target Penjualan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. 

Hal itu dikarenakan, belum berjalannya secara maksimal program parkir berlangganan.

Iswar juga mengakui, program parkir berlangganan  belum  berjalanan secara  maksimal.

Menurut Iswar, juru parkir berlangganan ini tidak dibebankan untuk menjual stiker parkir berlangganan.

Iswar pun membeberkan sejumlah fungsi  juru parkir berlangganan.  

"Hanya saja memang dalam pelaksanaan kami akui, belum sempurna pelaksanaan parkir berlangganan. Untuk itu saya Kepala Dinas Perhubungan mewakili pemerintah kota, menyampaikan memohon maaf kepada seluruh masyarakat, yang pelaksanaan (parkir berlangganan) nya belum optimal," ucapnya.

Dijelaskan Iswar, masukan-masukan dalam kegiatan aksi unjuk rasa ini menyempurnakan program parkir berlangganan.

"Tugas jukir parkir berlangganan itu, satu menjaga kendaraan, mengatur lokasi parkir dan terakhir, mengarahkan pengendara yang belum memiliki stiker untuk membelinya ke Dishub Medan. Jukir tidak diberatkan dengan target stiker," ucapnya.  

Jika masih ada mobil yang belum memiliki stiker berlangganan, kata Iswar  arahkan untuk membelinya.

"Jika tidak mau, bilang dengan baik-baik ke pengendara larangan parkir untuk yang tidak memiliki stiker berlangganan," jelasnya.

Wali Kota Bobby Nasution Tegaskan Tidak akan Ubah Sistem Parkir Berlangganan Jadi Konvensional

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, penerapan parkir berlangganan akan tetap dilakukan.

Bobby Nasution menegaskan, Pemko tidak akan mengubah sistem parkir berlangganan menjadi ke sistem parkir konvensional.

Bobby Nasution juga menyampaikan permintaan maaf kepada para juru parkir berlangganan karena tidak bisa mengabulkan sistem parkir konvensional.

"Tidak bisa (diubah menjadi parkir konvensional). Mohon maaf kepada jukir ya. Karena jukir ini kita gaji Rp 2,5 juta," jelasnya.

Artinya, kata Bobby, jukir tersebut tidak akan dibuang begitu saja. Selain itu sudah ditetapkan anggarannya.

"Mereka jukir, bukan dibuang begitu saja. Tetapi ini ada gajinya Rp 2,5 juta. Itu juga sudah dicover BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan," jelasnya.

Dikatakan Bobby, parkir berlangganan ini juga sebagai bentuk Pemko mendukung kesejahteraan para jukir.

"Parkir berlangganan ini untuk kesejahteraan para jukir dan keberlangsungan pendapatan Pemko Medan," ucapnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan