Saksi Ahli Hukum Dihadirkan dalam Sidang Perkara Seleksi PPPK Guru di Langkat, Ini Katanya

"Kalau itu terjadi, secara hukum telah menyalahi aturan dan merugikan hak orang lain. Oleh karena itu tegas saksi ahli hukum, keadilan dan tegaknya hukum hal tersebut haruslah diperbaiki," ujar Irvan. 

Irvan menambahkan, saksi ahli hukum menegaskan proses yang dilakukan oleh Pemerintah tidak boleh dadakan. 

Pengumuman lowongan secara regulasi sebagaimana pasal 19 ayat (5) PermenpaRB nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK jabatan fungsional wajib membuat jenis SKTT beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan dan wajib membuat dan menyusun pedoman teknis sebagaimana pasal 17 ayat (1) dan (3). 

Namun faktanya hal tersebut tidak pernah ada. Oleh karena itu jelas batal demi hukum. 

Usai memberi kesaksian, Saksi Ahli Hukum Feri Amsari di dalam persidangan di PTUN mengatakan, jika sebenarnya perkara ini sebenarnya sederhana. 

Bahwa birokrasi pemerintahan daerah punya kesalahan yang terang benderang dan jelas. Maka tugas pengadilan adalah memperbaikinya. 

Sementara, LBH medan menilai jika seleksi PPPK Kabupaten Langkat tahun 2023 telah melanggar Pasal 1 ayat 3 Undang-undang 1945, undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo Declaration Of Human Right (deklarasi universal hak asasi manusia/duham). 

Melanggar Asas-asas umum permerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana amanat pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ICCPR, undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melanggar PemenpaRB 14, Kepmenpan 649 tahun 2023 dan KepmendibudRistek 298 tahun 2023.

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan